Dia menyebutkan bahwa rendahnya resiliensi kaum perempuan dalam konflik berakar pada minimnya perkembangan.
Penguatan resiliensi perempuan dalam konflik menjadi bagian dari agenda untuk perempuan, perdamaian, dan keamanan, kata Geng Shuang, Deputi Perwakilan Tetap China untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam debat terbuka Dewan Keamanan bertajuk "Penguatan Resiliensi dan Kepemimpinan Perempuan sebagai Jalan Menuju Perdamaian di Wilayah yang Diganggu oleh Kelompok Bersenjata."
Di balik kekuatan dan resiliensi tersimpan ekspektasi dan harapan untuk masa depan, tutur Geng, seraya mengatakan bahwa perempuan dalam konflik hanya akan yakin bahwa mereka dapat kembali menatap masa depan jika kesetaraan dan keadilan dapat terwujud.
Mengacu pada masalah Palestina, yang berlangsung selama lebih dari 70 tahun tanpa penyelesaian, Geng menuturkan bahwa beberapa generasi perempuan Palestina "telah melihat rambut mereka berubah dari hitam menjadi putih."
"Masyarakat internasional harus melakukan tindakan konkret untuk menegakkan keadilan dan memenuhi komitmennya untuk mendukung penyelesaian yang komprehensif, adil, dan kekal untuk masalah Palestina sesegera mungkin, sehingga dapat mengembalikan keadilan perempuan Palestina setelah sekian lama," katanya.
Utusan China itu mengatakan bahwa kurangnya resiliensi kaum perempuan dalam konflik berakar pada minimnya perkembangan.
Saat ini, krisis pangan global menjadi semakin parah. Masyarakat internasional harus mempercepat responsnya terhadap krisis dan memberikan bantuan darurat kepada kelompok rentan seperti perempuan di negara-negara berkembang, ujar Geng.
China berharap semua pihak yang relevan dalam masalah Ukraina akan mendorong dialog dan konsultasi, sepenuhnya menerapkan Inisiatif Biji-Bijian Laut Hitam dan memastikan bahwa lebih banyak biji-bijian dikirim ke negara-negara berkembang, kata Geng.
"Kita juga harus memiliki pandangan jangka panjang dalam mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan dan membantu lebih banyak perempuan mencari nafkah secara mandiri," imbuhnya.
Geng juga mendesak agar sanksi sepihak terhadap negara-negara seperti Afghanistan, Suriah, Kuba, dan Venezuela segera dicabut, seraya mengatakan bahwa tindakan sepihak itu menjadi "belenggu yang menghambat kelangsungan hidup dan perkembangan perempuan lokal," demikian Xinhua dikutip Jumat.
Pewarta: Xinhua
Editor: Ida Nurcahyani
COPYRIGHT © ANTARA 2022
