Jakarta (ANTARA) -
DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mengerahkan segala cara untuk menekan potensi lonjakan kasus gagal ginjal akut progresif atipikal yang menyerang anak-anak di Jakarta.
 
Ketua Komisi E DPRD DKI Iman Satria mengatakan Dinkes DKI bisa memulainya dengan secara gencar melakukan edukasi dan sosialisasi, mengingat hingga Selasa ini sejak Januari lalu sudah ada 90 kasus dengan 49 persennya meninggal dunia.
 
"Komisi E memanggil Dinkes DKI untuk mendengarkan langkah-langkah apa yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan. Kami harap Dinkes masif melakukan sosialisasi sehingga mengurangi kepanikan jika terjangkit karena tahu harus bagaimana, dan tahu cara pencegahannya, kemudian juga mempersiapkan dengan baik fasilitas kesehatan untuk penanggulangannya," ujar Iman di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa.
 
Lebih lanjut, Ketua Komisi Bidang Kesra DPRD DKI itu, meminta Dinkes DKI fokus untuk mempersiapkan berbagai upaya demi menyelamatkan anak-anak penderita kasus gagal ginjal, dengan harapan tidak ada lagi korban yang meninggal dunia.
 
"Kami juga akan memberi dukungan apabila dibutuhkan, seperti beli alat dan obat, kita sudah siapkan dana biaya tidak terduga (BTT) dan bisa pakai itu. Kalau perlu, ke depannya alangkah baik kita punya Rumah Sakit khusus Anak, karena selama cari NICU dan PICU itu agak sulit. Mudah-mudahan ada solusi yang terbaik," ucapnya.
 
Hal senada juga diungkap anggota Komisi E Oman Rakinda yang meminta Dinkes DKI cepat dalam merespon aduan masyarakat yang meminta pertolongan, terutama yang memiliki ciri-ciri gejala gagal ginjal.
 
"Saya ingin agar upaya edukasi ditingkatkan lagi, mungkin kadis dan jajarannya bisa memanfaatkan semua channel (kanal) komunikasi daring maupun luring, supaya memberikan ketenangan kepada masyarakat dan menunjukkan DKI siap untuk menangani kasus ini," tuturnya.
 
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Widyastuti menyampaikan  jajarannya akan terus melakukan sosialisasi melalui media sosial dan proaktif turun ke lapangan untuk menekan tingkat kecemasan masyarakat dengan memberikan pemahaman untuk tidak mengkonsumsi obat-obat yang diduga mengandung penyebab gagal ginjal.
 
"Ketua tim penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta kemarin mengumpulkan 11.000 kader Dasawisma, untuk sekali lagi mempercepat info sampai dengan di tingkat masyarakat, karena mitigasinya harus sangat masif sesuai dengan harapan Bapak Ibu DPRD sebagai bagian langkah pencegahan kita," ucapnya.
 
Widyastuti mengakui memang saat ini sudah ada obat untuk menyembuhkan penderita gagal ginjal akut, namun kuantitasnya masih sangat terbatas dan harus mengimpor dari Singapura, Jepang dan Australia.
 
"Antidotum ini masih sangat terbatas dan masih di bawah kendali Kementerian Kesehatan. Ini obat penawar terhadap etilen glikol dan dietilen glikol yang menyebabkan gagal ginjal. Sementara kita impor dari Singapura, dapat juga dari Jepang dan bantuan dari Australia. Jadi masih terbatas dan penggunaannya dikendalikan dan diatur oleh Kemenkes," ungkapnya.
 
Dinkes DKI juga menyampaikan bahwa jajarannya terutama di tingkat suku dinas telah melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat dengan mengimbau masyarakat bijak dalam menggunakan obat-obatan.
 
"Kami imbau menggunakan obat dengan bijak, artinya obat itu memang tidak boleh asal dibeli saja, tetapi juga harus sesuai dosis, indikasi, dan waktu minumnya. Kadang-kadang memang belum kedaluwarsa, tetapi ada yang disimpan. Nah ketika disimpan itu mungkin saja ada beberapa zat bereaksi. Obat lebih dari tujuh hari tidak boleh disimpan di kulkas, harus dibuang. Ini yang harus kami sampaikan," tuturnya.
Baca juga: Dinkes DKI kerahkan tim cek faskes dan apotek soal larangan obat sirop
Baca juga: Pakar: Perbanyak minum air putih jika telanjur konsumsi Etilen Glikol
Baca juga: DKI tingkatkan kapasitas perawatan anak antisipasi gangguan ginjal

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2022