"Saudi Arabia mengenalkan digitalisasi sistem yang diharapkan dapat memudahkan siapapun dan juga bagi penyelenggara perjalanan umrah melayani jamaah dengan sistem digitalisasi yang dinamakan Nusuk," ujar Ketua Umum DPP Amphuri Firman M. Nur saat dihubungi dari Jakarta, Rabu.
Sebelumnya, platform Nusuk dikenalkan Arab Saudi kepada Pemerintah Indonesia dan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) saat kunjungan kerja Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi ke Tanah Air.
Firman mengatakan telah bertemu Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al Rabiah di sela kunjungan kegiatan roadshow Nusuk di Jakarta. Pertemuan khusus membahas terkait penguatan kerja sama pelayanan dan kemudahan dalam penyelenggaraan ibadah umrah bagi jamaah Indonesia.
Baca juga: Nusuk, platform layanan terintegrasi untuk umrah hadir di Indonesia
Baca juga: Bank Muamalat pacu pembiayaan haji khusus dan umrah
Firman mengatakan poin penting dalam pertemuan tersebut, Menteri Tawfiq meyakinkan bahwa Saudi akan terus menguatkan ekosistem usaha penyelenggaraan perjalanan umrah serta pariwisata yang ada di Indonesia.
Salah satunya adalah keberadaan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) agar tetap melayani jamaah dengan berbagai kemudahan yang diberikan Saudi. Selain itu, adanya upaya peningkatan jamaah umrah dan penambahan program wisata tambahan selain umrah.
Dalam pertemuan tersebut Menteri Tawfiq juga menjelaskan sejumlah kemudahan bagi jamaah umrah Indonesia, di antaranya Saudi telah menghapus syarat mahram bagi jamaah perempuan. Berikutnya, masa berlaku visa umrah diperpanjang hingga 90 hari.
"Selain itu, visa umrah bisa digunakan untuk mengunjungi seluruh wilayah Saudi, tidak sebatas untuk keperluan ibadah di tanah suci saja," kata dia.
Menurut Firman, meski dalam platform Nusuk juga menyediakan layanan umrah secara business to consumer (B to C) atau bisa tanpa melalui PPIU, tetapi tetap lewat penyedia perjalanan umrah akan diberikan berbagai kemudahan.
"Melalui PPIU harga akan semakin kompetitif dan semakin baik dan murah. Karena perjalanan secara pribadi akan lebih mahal. Eksistensi PPIU masih tetap diperlukan. Contoh harga transportasi kelompok akan jauh lebih murah, termasuk hotel juga akan lebih murah," kata dia.
Sementara itu, Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi mengatakan skema B to C yang disediakan lewat platfom Nusuk tidak semuanya bisa dipahami oleh masyarakat Indonesia.
Masyarakat yang jarang melakukan perjalanan keluar negeri tentu akan kesulitan jika melakukan wisata secara mandiri. Dengan demikian, peran PPIU masih sangat sentral untuk membimbing dan membina jamaah umrah saat di Tanah Suci.
"Kalaupun yang kita lihat di platform itu yang tidak mudah dipahami oleh individu. Karena lokasi hotel mereka tidak paham, sehingga jika datang ke PPIU bisa kita perjelas. Apalagi karakter masyarakat Indonesia yang belum bisa melakukan umrah mandiri. Masih perlu bimbingan, dan pembinaan," kata dia.*
Baca juga: Arab Saudi undang Menag Yaqut sebagai tamu utama Muktamar Haji 2023
Baca juga: Arab Saudi mudahkan perempuan lakukan umrah mandiri
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2022
