"Kami berupaya menyediakan akses data pengelolaan program pencegahan dan penurunan stunting serta perbaikan sistem manajemen data untuk memastikan kebutuhan data dalam aksi integrasi lainnya terpenuhi," kata Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Munjirin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Pemkot Jaksel ajak orang tua tingkatkan pengolahan gizi cegah tengkes
Dalam kegiatan Aksi 6, yaitu Manajemen Data Pencatatan dan Pelaporan Terkait Stunting itu, Munjirin menegaskan pemerintah serius menekan kasus tengkes yang kerap diidap anak di bawah lima tahun (balita).
Menurutnya, tengkes tergantung oleh gizi makanan yang diberikan kepada anak sehingga berdampak pada kesehatannya.
"Berbicara masalah gizi, itu bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan saja, tapi banyak sekali yang mempengaruhi tentang gizi buruk," tuturnya.
Munjirin menambahkan ada beragam faktor mempengaruhi faktor masalah gizi yakni ekonomi, pendidikan, sosial, dan cara didik orang tua.
Baca juga: Pemkot Jaksel ajak orang tua tingkatkan pengolahan gizi cegah tengkes
Oleh karena itu, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di luar sektor-sektor kesehatan ini juga turut berperan penting agar Jakarta Selatan menjadi wilayah rendah tengkes (Zero Stunting).
"Perwakilan SKPD pun turut diundang ke sini, dalam rangka untuk membicarakan program di masing-masing Sudin, yang akan mengena langsung kepada urusan stunting," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Suku Dinas Kesehatan Yudi Dimyati mengatakan, Aksi 6 ini merupakan lanjutan rangkaian kegiatan yang dimulai dari Aksi 1 Analisa Situasi, Aksi 2 Pembahasan dan Penyusunan RAD Stunting, Aksi 3 Rembuk Stunting, Aksi 4 Penyusunan Peraturan Daerah Terkait Stunting, dan Aksi 5 Pembinaan Kader Pembangunan Manusia.
Baca juga: Jakut upayakan penuntasan delapan aksi konvergensi stunting pada 2022
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA 2022
