“DPR RI saat ini mendorong Kominfo agar mempercepat akses digital. Dengan infrastruktur digital yang merata di seluruh negeri," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Dia menjelaskan beberapa keuntungan dari digitalisasi diantaranya memperkuat UMKM untuk beralih ke platform digital, pembentukan akses dan jaringan pasar digital untuk memasarkan produk, dan memfasilitasi ke akses pasar internasional melalui satu aplikasi digital.
Selain itu kata dia, DPR telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) untuk memastikan keamanan ruang digital hingga membangun ekosistem digital dengan para pelaku UMKM dan pemerintah, serta aktif mendorong pemerintah untuk membuat pelatihan menghadapi era digital.
Dave juga meminta agar pemerintah memprioritaskan percepatan implementasi digitalisasi dan mendorong pemerintah, agar segera memberi kemudahan untuk akses pembuatan platform digital ataupun memberikan pelatihan kepada pelaku koperasi.
“Informasi yang mudah diakses untuk pelaku koperasi akan mempercepat implementasi digitalisasi koperasi itu sendiri,” jelasnya.
Hal itu juga disampaikan Dave dalam webinar bertajuk inovasi blockchain pada koperasi. Webinar itu digelar Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65.
Dave yang juga Ketua Umum PPP Kosgoro 1957 menegaskan inovasi bagi koperasi adalah sebuah keharusan mengingat koperasi di Indonesia memainkan peran utama bagi perekonomian nasional.
Dia menjelaskan pandemi COVID-19 cukup berdampak kepada ekonomi nasional termasuk koperasi. Oleh karenanya pemerintah membuat program yakni program
Program itu di bawah tanggung jawab Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyiapkan dana bergulir dengan alokasi dana sebesar Rp184,83 triliun. Program itu merupakan stimulus modal kerja melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga murah dan tanpa agunan tambahan, tentunya akan memperkuat sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi.
Pewarta: Fauzi
Editor: Agus Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA 2022
