Jakarta (ANTARA News) - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Anwar Nasution, membantah bahwa rendahnya ekspansi kredit perbankan saat ini karena dipicu pengumuman penunggak kredit di Bank BUMN oleh BPK.
"Bohong, jika ada pendapat bahwa laporan BPK itu mengakibatkan
bank-bank BUMN takut menyalurkan kredit," kata Anwar, di sela diskusi "Penanganan Tindakan Korupsi di Perbankan" di Jakarta, Rabu.
Anwar juga membantah tindakan transparansi dengan pemuatan nama-nama penunggak kredit oleh BPK serta-merta memperlambat pemulihan ekonomi dan mengurangi ekspansi fiskal.
Menurut Anwar, sumber penyebab utama keterlambatan pertumbuhan kredit industri perbankan karena dua hal, pertama belum pulihnya kesehatan industri perbankan itu sendiri.
Kedua, besarnya beban penyehatan setelah krisis ekonomi pada delapan tahun lalu. "Pada gilirannya, krisis ekonomi dan perbankan terjadi akibat kebijakan ekonomi yang salah, ditambah buruknya transparansi dan akuntabilitas keuangan negara," ujar Anwar.
Dengan demikian, kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) khususnya di perbankan negara melonjak tidak terkendali.
Ia berpendapat karena pemerintah hanya mampu memberikan tambahan modal bank dalam bentuk surat utang negara (SUN) yang kurang likuid, menyebabkan kredit perbankan nasional tidak meningkat.
"Praktis, bank-bank negara hanya beroperasi sebagai `narrow bank`, yaitu sekedar jual beli SUN, Sertifikat Bank Indonesia, maupun menempatkan dana portofolio yang berisiko kecil, seperti reksadana, maupun dalam bentuk devisa dan pinjaman antar bank," ujarnya.
Anwar menegaskan dalam hal mendorong transparansi di lembaga keuangan, BPK tidak mengambil alih tugas BI.
"BPK bukan otoritas moneter, tapi hanya sekedar `penjaga gawang` agar bisa menghindari borok-borok pada sistem penyaluran perbankan," ujar Anwar. (*)
COPYRIGHT © ANTARA 2006
