"Bahwa, kontestasi politik adalah pilihan program pembangunan yang terbaik dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, bukan pilihan identitas yang mengancam keutuhan bangsa," kata Bobby Adhityo Rizaldi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, pesan-pesan yang bermuatan politik identitas harus dicegah karena bisa berdampak buruk bagi keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
Sebelumnya, seruan anti-politik identitas juga disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) XVII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Kota Surakarta, Senin (21/11).
Dalam kesempatan itu, Jokowi mengimbau kepada seluruh pihak untuk tidak menggunakan politik identitas dan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam berkampanye. Dia juga mengajak para anggota HIPMI untuk mengedepankan ide dan gagasan karena Indonesia sudah merasakan cukup lama terkena dampak politik identitas.
Baca juga: PKS dukung arahan presiden lawan politik identitas di Pemilu
Bobby pun tak heran Presiden Jokowi menekankan agar tidak ada politik identitas karena itu sudah menjadi isu global.
"Ini sudah menjadi isu politik dunia, terlebih dalam waktu 10 tahun terakhir. Bukan hanya di Indonesia, bukan hal yang tidak mungkin akan digunakan dalam kontestasi Pemilu 2024," jelas Bobby.
Dia sepakat politik identitas berbahaya dan bisa mengancam kemajemukan dan keberagaman yang merupakan kekuatan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Bobby mengajak semua kalangan untuk menghentikan praktik-praktik politik identitas.
"Perlu upaya penguatan narasi Empat Pilar Kebangsaan sebagai satu kesatuan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur," ujar Bobby.
Baca juga: Peneliti: KPU beri pendidikan pemilih untuk hadirkan pemilih rasional
Baca juga: KSP ajak mahasiswa cegah politik identitas dan adu domba jelang 2024
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Fransiska Ninditya
COPYRIGHT © ANTARA 2022
