Jakarta (ANTARA News) - Penyerapan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM khususnya yang berasal dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) hingga akhir Desember untuk tahun 2005 mencapai 75,3 persen dari total anggaran Rp1,2 triliun.
Sementara sisa yang belum tersalurkan sebesar Rp118 miliar yang kemudian bisa diluncurkan hingga batas akhirnya pada April ini, kata Menegkop dan UKM Suryadharma Ali kepada pers di Jakarta, Jumat, mencapai Rp80,8 miliar atau 68,54 persen.
Penyerapan anggaran tersebut cukup besar dibanding dengan prosentase penyerapan DIPA luncuran 2005 (Sisa DIPA yang diluncurkan kembali) secara nasional untuk tahun 2005 yang hanya mencapai 36,13 persen atau Rp5,15 triliun dari pagu Rp15,26 triliun.
Meski demikian, katanya, pihaknya akan terus berupaya khususnya untuk tahun 2006 ini penyerapannya hingga akhir Agustus bisa mencapai 85 persen dari anggaran sebesar Rp938,55 miliar. Dari jumlah anggaran itu, anggaran yang telah terserap per 21 April 2006 mencapai 1,24.
Tidak terpakainya seluruh anggaran 2005 itu, katanya, karena daya serap dari daerah yang tidak maksimal. "penyerapan anggaran itu banyak tergantung dari daerah, misalnya anggaran untuk Aceh yang mencapai Rp80 miliar hanya terserap 60 persen," katanya.
Menurut Menteri, banyak program Kemenkop yang disusun dengan melibatkan daerah. Daerah misalnya akan mengajukan nama-nama dari lembaga keuangan mikro atau koperasi yang menjadi target program.
"Mereka kemudian mengajukan ke kementerian dan jika dinilai rasional maka akan direalisasikan," katanya.
Ternyata, katanya, tanggapan daerah untuk itu sangat lambat. Banyak daerah yang tidak segera memberikan nama-nama koperasi atau lembaga lainnya yang bisa menjadi target program.
"Hal ini juga berlaku untuk anggaran APBN 2006, mereka tidak segera merealisasikannya," katanya.
Ia mencontohkan beberapa program yang melibatkan pemerintahan daerah seperti pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) hingga 1.600 unit tahun ini atau pemberdayaan Koperasi Wanita. "Ada juga program Prospek Mandiri bagi sarjana baru yang tergantung daerah. Jika mereka cepat, kita juga cepat," katanya.
Selain itu, katanya, faktor internal di kalangan Kementerian Koperasi juga menjadi salah satu penyebab semua anggaran tersebut terserap. "Kehati-hatian birokrat semakin meningkat. Banyak aparat internal yang tidak bersedia jadi pimpinan proyek karena ada kekhawatiran akan terjadinya sesuatu nantinya," katanya.
Selain itu, katanya, mata anggaran yang ada juga masih bersifat menyeluruh (gelondongan) dan belum terinci sehingga harus diperinci lagi.
Meski demikian, katanya, pihaknya tidak akan melakukan revisi terhadap program-program yang telah diajukan sebelumnya. Namun untuk mempercepat proses penyerapan anggaran, Menteri mengatakan, pihaknya kemungkinan akan mengubah pola rapat koordinasi.
"Rapat koordinasi ini harus efektif karena ketika ketemu dengan bupati dan gubernur ternyata banyak dari mereka yang tidak mengetahui program-program kementerian," katanya.(*)
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2006
