"P2DD atau Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dilakukan untuk mempercepat implementasi salah satu komponen terpenting di dalam ekosistem ekonomi digital, yakni digitalisasi transaksi keuangan daerah," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, saat Rapat Koordinasi Nasional P2DD, dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Kamis.
Johnny mengatakan Kementerian Kominfo sudah menyiapkan berbagai program dan kebijakan untuk akselerasi program tersebut, salah satunya adalah persyaratan bagi setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang beroperasi di Indonesia untuk mematuhi peraturan yang ada di negara ini. Bentuk nyata dari implementasi aturan itu adalah kewajiban PSE untuk mendaftar ke pemerintah.
"Hanya mendaftar dan pendaftarannya pun dilakukan secara online melalui Online Single Submission (OSS)," kata Johnny.
Baca juga: Kemenkominfo sediakan situs cek bantuan "set top box"
Bentuk dukungan lain dari pemerintah terhadap transaksi keuangan secara digital dan elektronik ialah QR Indonesian Standard (QRIS) yang disediakan oleh Bank Indonesia.
Implementasi P2DD, kata Johnny, bisa berjalan ketika tersedia infrastruktur digital yang memadai secara nasional.
Menteri Johnny juga mengatakan saat ini pemerintah menggunakan lebih dari 24.000 aplikasi karena masing-masing institusi bekerja sendiri. P2DD diharapkan bisa menjadi program untuk konsolidasi aplikasi supaya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bisa berjalan dengan baik.
"Dengan dukungan tersebut, kami harapkan dilakukan percepatan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah menuju pemerintahan digital," kata Johnny.
Rakornas P2DD Tahun 2022 di Jakarta dihadiri oleh Menkominfo Johnny G. Plate, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Pengarah Satgas P2DD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi.
Rakornas juga dihadiri oleh kepala daerah dari provinsi, kota dan kabupaten di seluruh Indonesia, baik yang datang secara fisik maupun virtual.
Baca juga: Kemenkominfo gandeng Kemendikbudristek tingkatkan literasi digital
Baca juga: Kemenkominfo umumkan 25 kota dan kabupaten sudah ASO di 3 Desember
Baca juga: Kemenkominfo sosialisasikan RUU KUHP ke masyarakat dan akademisi Bali
Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
COPYRIGHT © ANTARA 2022
