Jakarta (ANTARA News) - Tim Markas Besar TNI mulai meneliti kesiapan prajurit TNI untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2009.
"Tim telah mulai bekerja sejak April dan akan bekerja selama satu setengah tahun," kata Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto, usai menerima Brevet Kehormatan Kopassus di Cijantung, Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan, selain meneliti kesiapan prajurit tim juga akan melakukan kajian bersama kalangan akademisi, mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya untuk mendapat masukan yang lebih komprehensif.
Lebih jauh Panglima TNI mengatakan, kajian itu penting untuk mengetahui secara rinci sejauh mana pemahaman prajurit mengenai demokratisasi, terkait penggunaan hak pilihnya, sebagai warga negara.
"TNI harus mampu menunjukkan bahwa TNI siap mendukung demokratisasi. Prajurit TNI adalah manusia yang terdidik, terlatih dengan baik dan mampu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang demokratisasi," ujar Djoko.
Demokratisasi, menurut dia, harus dihormati dan dipahami secara benar. Prajurit TNI justru harus dapat mengawal proses itu secara benar disesuaikan dengan prinsip kesatuan dan persatuan bangsa.
Karena itu, TNI harus mampu menunjukkan bahwa meski memiliki aspirasi politik yang berbeda-beda, namun tidak berpengruh terhadap soliditas TNI, katanya, menambahkan.
Untuk itu, lanjut Djoko, ada tiga hal penting yang menjadi pegangan bagi TNI untuk menggunakan hak pilihnya yakni mempertahankan asas netralitas, menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok atau golongan tertentu, dan mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa.
Panglima TNI mengatakan, hasil penelitian itu akan dijadikan bahan guna menentukan norma dan aturan hukum bagi prajurit TNI ketika menggunakan hak pilihnya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2006
