Jakarta (ANTARA) - Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi DKI Jakarta meluncurkan Ruang Belajar PKK untuk Dasawisma guna memberikan digitalisasi data lebih akurat dan cepat.

"Bila sebelumnya dilakukan secara manual, dengan teknologi digital tentunya pendataan akan lebih akurat dan cepat, sehingga cepat dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat," kata Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta Iwan Kurniawan saat Peluncuran Ruang Belajar PKK untuk Dasawisma di Jakarta, Kamis.

Dijelaskan, ruang belajar itu digunakan untuk memberikan standardisasi terhadap para kader Dasawisma khususnya dalam melakukan pendataan keluarga satu pintu.

Iwan menambahkan bahwa kegiatan ini ke depannya tidak hanya akan dirasakan oleh PKK akan tetapi hasil dari pembelajaran nanti bisa dimanfaatkan dan digunakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi DKI Jakarta.

Baca juga: PKK DKI harap Rumah Dilan mampu latih anak putus sekolah

Lebih lanjut Iwan mengatakan kehadiran ruang belajar PKK merupakan wujud nyata TP PKK di era digital yang juga merupakan upaya percepatan terkait dengan layanan yang dilaksanakan oleh PKK dan Dasawisma.

Transformasi layanan menurut Iwan menjadi suatu kebutuhan dan keharusan, dahulu pendataan dilakukan secara manual, maka untuk saat ini melalui digitalisasi, data akan lebih akurat.

Dasbor keluarga
Sementara itu menurut Kepala Pusdatin Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAP) Rizky Hamid ruang belajar ini tidak terpisahkan dari Sistem Informasi Managemen PKK (SIMPKK) yang di dalamnya ada manajemen kader Dasawisma.

"Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan metode pembelajaran digital oleh TP PKK untuk kader Dasawisma serta sekaligus mensosialisasikan pemanfaatan hasil pendataan keluarga satu pintu dalam bentuk dasbor keluarga Jakarta," papar Rizky.

Baca juga: TP PKK DKI: Anak dengan tubuh pendek belum tentu stunting

Rizky melanjutkan dasbor keluarga Jakarta akan menyajikan 13 tema topik data terkait kependudukan, ekonomi, lingkungan, pendidikan, fertilitas KB, perumahan, sosial, potensi bencana, teknologi informasi, ketenagakerjaan, tengkes  dan transportasi.

Ke depan data ini dapat dijadikan acuan bagi SKPD dalam sejumlah hal di antaranya pemberian bantuan sosial, pendidikan dan lainnya.

Pewarta: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2022