“Hal ini seperti dengan menjaga konsumsi masyarakat, menarik investasi, dan membuat insentif untuk meningkatkan daya saing produk ekspor,” kata Sri Mulyani dalam seminar Outlook Perekonomian Indonesia 2023 di Jakarta, Rabu.
Sri Mulyani menyebutkan kebijakan fiskal akan terus diperbaiki, termasuk dengan meningkatkan kualitas belanja pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ke depan efektivitas belanja pemerintah pusat dan daerah tidak hanya dilihat dari kuantitas penyalurannya.
“Saya lihat pemerintah daerah terus menyalurkan belanjanya dan aktivitas ekonomi daerah juga sudah kembali bergerak yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Pada 2023 mendatang pemerintah perlu menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga agar investasi dapat tetap tumbuh sekitar 6 sampai 7 persen secara tahunan.
“Suku bunga acuan meningkat secara global, ini akan memengaruhi appetite dan risiko investasi. Kita harus bekerja keras untuk menjaga investasi agar tumbuh 6 sampai 7 persen,” katanya.
APBN juga akan digunakan untuk menjadi shock absorber bagi konsumsi masyarakat sehingga pemerintah menganggarkan Rp470 triliun untuk bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.
Pada saat yang sama, pemerintah akan tetap menjaga defisit APBN agar berada di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), dimana di 2022 defisit APBN telah mencapai 2,49 persen dari PDB atau di bawah target 4 persen dari PDB.
Baca juga: Sri Mulyani: APBN catat defisit Rp237,7 triliun per 14 Desember
Baca juga: Ekonom sebut kebijakan fiskal perlu fleksibel antisipasi perubahan
Baca juga: APBN 2023 instrumen pamungkas RI hadapi bayang-bayang resesi
Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2022
