Surabaya (ANTARA News) - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menegaskan kembali sikapnya untuk menjadi oposisi konstitusional.
"Orang yang apriori saja kalau menganggap kami sekedar beroposisi, padahal kami menjalankan oposisi konstitusional," kata Ketua DPP PDIP, Ir Soetjipto di Surabaya, Minggu.
Usai menutup Rakornas bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah PDIP di Surabaya (6-7 Mei), ia menjelaskan oposisi konstitusional itu mengacu kepada visi dan misi pemerintah.
"Kalau dulu, kita mengacu kepada GBHN untuk menyikapi kebijakan pemerintah, tapi sekarang kita mengacu kepada visi dan misi yang dijanjikan pemerintah hasil Pemilu 2004," katanya.
Menurut dia, oposisi konstitusional itu bukan berarti tidak loyal kepada pemerintah, melainkan upaya menagih konsistensi pemerintah kepada rakyat sebagaimana dikampanyekan pada masa lalu.
"Kalau pemerintah berjanji untuk tidak impor beras tapi impor, maka kami menentang. Kalau pemerintah berjanji untuk tidak menaikkan harga BBM tapi menaikkan, maka kami menentang," katanya.
Oleh karena itu, katanya, PDIP meminta agar Hasta Prasetya yang ditandatangani kader PDIP se-Indonesia yang ada di eksekutif dan legislatif bukan berarti tidak loyal.
"Jadi, kami tidak bicara loyal atau tidak loyal kepada pemerintah, tapi kami membangun loyalitas yang berorientasi kepada rakyat, karena pemerintah sekarang dipilih rakyat," katanya.
Dalam pembukaan Rakornas DPP PDIP yang dilakukan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, Sabtu (6/5), tercatat sekitar enam gubernur/wakil gubernur, 53 bupati/wakil bupati, 15 walikota/ wakil walikota, dan 117 ketua/wakil ketua DPRD asal PDIP se-Indonesia menandatangani Hasta Prasetya Kader.
Hasta Prasetya (Delapan Janji Setia) adalah janji menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), membebaskan biaya berobat dan biaya pendidikan bagi rakyat sesuai kemampuan keuangan daerah, memperkuat ekonomi rakyat melalui penataan sistem produksi, reformasi agraria, pemberian proteksi, perluasan akses pasar dan permodalan.
Selain itu, memperkokoh kegotong-royongan rakyat dalam memecahkan masalah bersama, mereformasi birokrasi pemerintahan dalam rangka membangun tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN, dan memberikan pelayanan umum secara pasti, cepat dan murah, serta menyediakan perumahan yang sehat dan layak bagi rakyat.
"Hasta Parsetya Kader itu merupakan pedoman untuk mengarahkan kader kami agar menjalankan kinerja yang pro-rakyat. Misalnya, kader harus menyoroti APBD/APBN yang lebih banyak anggaran untuk birokrasi, bukan anggaran untuk publik," katanya.
Ia menambahkan, oposisi yang dikembangkan PDIP bukan asal oposisi, melainkan oposisi yang tercipta karena konstitusi yang ada tidak dijalankan pemerintah sendiri.(*)
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2006
