Jakarta (ANTARA News) - Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad akan tiba di Indonesia, Selasa malam (9/5) untuk melakukan kunjungan kenegaraan selama empat hari, termasuk melakukan pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Rabu (10/5). "Presiden Iran akan melakukan kunjungan kenegaraan sampai 12 Mei. Presiden Yudhoyono akan menerima beliau pada hari Rabu. Agendanya merupakan kelanjutan dari pertemuan beliau dengan presiden Yudhoyono di sela-sela sidang KTT PBB di New York September 2005," kata Menlu Hassan Wirajuda usai sidang kabinet di kantor presiden Jakarta, Senin malam. Dikatakannya, pembicaraan utama dengan pemerintah Iran kali ini akan lebih fokus pada kerja sama ekonomi yang sebelumnya telah dibicarakan pada pertemuan kedua presiden di New York dan pertemuan Menlu masing-masing negara pada Januari lalu. "Kita berharap ada kerja sama ekonomi kongkrit yang bisa dibangun. Kita sudah dengat niat Iran untuk membangun kilang minyak dengan suplai minyak dari Iran. Kerja sama ini perlu kita tindaklanjuti juga dengan meningkatkan kerja sama perdagangan yang jauh dari potensi hubungan kedua negara, serta kerja sama di bidang pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebijakan bebas visa," katanya. Sementara dalam jumpa pers usai sidang kabinet, Menko Perekonomian Boediono menjelaskan materi sidang kabinet yang antara lain membicarakan tindaklanjut kunjungan presiden selama 10 hari ke lima negara di Timur Tengah. "Presiden meminta Pertamina, Meneg BUMN dan Menteri ESDM menindaklanjuti pembicaraan mengenai rencana Arab Saudi dan Kuwait untuk menanamkan modalnya dalam membangun kilang minyak di Indonesia. Begitu juga mengenai rencana Uni Emirat Arab untuk memperbarui kilang-kilangnya di Indonesia," katanya. Selain itu, lanjutnya presiden juga meminta agar tawaran Islamic Development Bank (IDB) untuk memberikan pembiayaan perdagangan guna mengimpor produk-produk minyak dari Timur Tengah bisa ditindaklanjuti, karena tawarannya lebih ringan dibanding yang ada saat ini. Ditambahkan Boediono, presiden juga meminta agar segera dilakukan rapat koordinasi antara Menko Perekonomian dengan Menko Polhukam untuk menentukan lagkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperbaiki sistem pengiriman dan perlindungan TKI mulai dari daerah asal hingga tempat tujuan.(*)

Editor: Heru Purwanto
COPYRIGHT © ANTARA 2006