Bangkok (ANTARA News) - Mahkamah konstitusi Thailand hari Senin memutuskan membatalkan pemilihan umum kerajaan itu pada 2 April 2006, dengan menyatakannya tidak konstitusional dan pemilihan umum harus diadakan lagi.
Jurubicara mahkamah konstitusi Paiboon Varahapaitoon dalam temu pers seusai sidang majelis hakim menyatakan delapan dari 14 hakim mengatakan pemilihan umum itu tidak sah atas dasar keluhan lewat kantor pengawas, yang menuduh pemilihan umum terakhir itu tidak sah.
Selain itu, sambungnya seperti disiarkan Kantor Berita Nasional Thailand TNA, sembilan hakim memutuskan harus diadakan pemilihan umum ulang, sementara lima menolak.
Paiboon menyatakan pengadilan itu harus berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Thailand untuk menentukan waktu pemilihan umum ulang tersebut.
Keluhan itu mempertanyakan keabsahan pemilihan umum dini atas dasar penempatan tempat pencoblosan, yang tidak menjamin kerahasiaan saat mencoblos; jadwal pemungutan suara kurang dari 45 hari sesudah pembubaran Majelis Rendah pada 24 Februari, dan tuduhan bahwa partai politik besar membiayai partai kecil untuk memasang calon di banyak daerah pemilihan.
Selain itu, aduan itu menuduh panitia pemilihan membuat keputusan tidak sah menyangkut alur pemilihan, termasuk mensahkan anggota terpilih parlemen, karena keputusan itu dibuat tanpa memenuhi kuorum.
Keputusan mahkamah konstitusi itu diharapkan secara luas sesudah Raja bulan lalu meminta ketiga mahkamah tinggi itu --Mahkamah Agung, Mahkamah Administrasi, dan Mahkamah Konstitusi-- mencari jalan keluar bagi kemandekan berbulan-bulan politik negeri itu.
Pemangku jabatan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra bulan lalu menyeru pemilihan umum dini tiga tahun sebelum waktunya di tengah unjukrasa jalanan di Bangkok, ibukota Thailand, menuntut dia mundur.
Tapi, boikot mentan tiga partai lawan utama --Demokrat, Chart Thai, dan Mahachon-- memaksa terjadi pemungutan suara tahap kedua, yang tetap gagal menghasilkan 500 anggota Majelis Rendah untuk memenuhi parlemen.
Parlemen kerajaan itu diamanatkan undang-undang bersidang dalam 30 hari sesudah pemungutan suara untuk memilih pardana menteri baru.
Mahkamah Agung Thailand ahir April menunda pemilihan umum putaran ketiga di 14 daerah di Thailand bagian selatan, satu hari sebelum pemungutan suara dimulai.
Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan itu beberapa jam setelah pertemuan antara hakim senior dari tiga pengadilan terpenting di Thailand.
"Pengadilan menghentikan pemilihan umum sela di 14 daerah pemilihan di sembilan propinsi 29 April, karena pemilihan umum itu dilaksanakan secara inkonstitusional," kata seorang pejabat pengadilan.
Pemilihan umum sela itu diadakan untuk mengisi 14 kursi kosong setelah partai lawan memboikot pemilihan umum tanggal 2 April 2006.
Thailand mengalami gejolak politik setelah keluarga Thaksin menjual hampir separuh sahamnya di Shin Corporation, perusahaan raksasa telekomunikasi, yang didirikannya, kepada perusahaan Temasek Singapura senilai 73,3 miliar baht (sekitar 19 triliun rupiah) dalam penjualan bebas pajak pada 23 Januari 2006.(*)
Editor: Heru Purwanto
COPYRIGHT © ANTARA 2006
