Sejauh ini, perjanjian perdagangan bebas tersebut telah berlaku bagi 14 dari 15 negara anggota RCEP, yang terdiri dari 10 negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan lima mitra dagangnya, yaitu China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. RCEP mulai berlaku pada 1 Januari 2022.
Sepuluh negara anggota ASEAN itu terdiri dari Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.
Dalam pernyataan persnya pada Jumat (30/12) pekan lalu, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mengatakan bahwa peraturan baru itu menjabarkan prosedur memperoleh SKA untuk barang yang diekspor dari Indonesia.
Sektor bisnis di Indonesia juga dapat memilih antara dua jenis dokumen, yakni SKA dan Deklarasi Asal Barang (DAB) untuk mengklaim "tarif khusus." Kedua dokumen tersebut dapat diterbitkan secara independen.
"Peraturan baru ini sejalan dengan komitmen perdagangan yang difasilitasi oleh RCEP," ujar sang menteri. "Sektor bisnis akan diuntungkan oleh langkah ini karena skema RCEP akan membuat arus barang ekspor di kawasan menjadi lebih lancar."
Selama setahun terakhir, perjanjian perdagangan bebas tersebut telah membantu menurunkan biaya perdagangan, memfasilitasi integrasi rantai industri, dan menguntungkan konsumen di kawasan itu.
"Kesepakatan tersebut juga diharapkan dapat mendongkrak daya saing dan jaringan produksi global, mendorong rantai pasokan regional dengan meningkatkan akses pasar ekspor untuk barang dan jasa, mengurangi atau menghilangkan hambatan perdagangan, serta meningkatkan transfer teknologi di kawasan," kata Zulkifli.
Pewarta: Xinhua
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2023
