“Pada saat itu, juri tidak hanya membaca proposal, tetapi juga mencari informasi secara tertutup, kira-kira yang daftar-daftar ini aman atau nggak dari sisi hukum. Jadi, sebelum jauh, itu kami sudah mengendus dulu,” kata Yusuf kepada wartawan dalam Konferensi Pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa.
Adapun tujuan dari pemeriksaan latar belakang ini adalah untuk memastikan tidak ada kepala daerah yang sedang menjalani proses hukum, terutama yang terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Meskipun kami sudah berusaha kayak gitu, tahun lalu ada yang sudah kami tetapkan, pada tanggal 16 Desember 2021 ditetapkan sebagai penerima (penghargaan), tanggal 5 Januari 2022 dicekal oleh KPK,” kata Yusuf.
Lalu, tutur Yusuf melanjutkan, atas inisiatif Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari bersama jajaran PWI Pusat, penghargaan tersebut pun dianulir pada tanggal 6 Januari 2022.
“Itu kami sudah tulis dari awal. Pendeknya, yang ikut, kepala daerah yang ikut ini tidak boleh berurusan dengan hukum. Tapi kan nggak mungkin (kami) nanya ke KPK, ‘Mas, Pak, ini kira-kira berurusan dengan hukum?’, kan nggak mungkin,” ucap Yusuf melanjutkan.
Adapun insiden yang menjadi rujukan Yusuf adalah penghargaan Anugerah Kebudayaan PWI yang sempat diberikan kepada mantan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.
Pada Kamis, 6 Januari 2022, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S Depari selaku Penanggung Jawab Hari Pers Nasional (HPN) menganulir penghargaan Anugerah Kebudayaan PWI yang bakal diterima Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.
Atal S Depari mengatakan PWI menganulir penghargaan itu setelah Rahmat Effendi tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 5 Januari 2022.
Atal mengambil keputusan tersebut setelah bermusyawarah dengan Sekretaris Jenderal PWI Mirza Zulhadi, Ketua Pelaksana AK-PWI Yusuf Susilo Hartono, dan mendengar masukan Tim Juri Anugerah Kebudayaan (AK)-PWI, beberapa saat setelah berita penangkapan Rahmat.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA 2023
