Kualalumpur (ANTARA News) - Myanmar tidak mau menghadiri pertemuan pertama menteri pertahanan Asia Tenggara di Kualalumpur Selasa, tetapi kawasan itu mengharapkan negara tersebut datang pada kesempatan mendatang, kata pejabat.
Myanmar dikecam ASEAN (Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara) atas penolakannya melakukan perbaikan demokratik, sikap yang ditakutkan tetangganya akan memperburuk seluruh kawasan itu
Penguasa negeri itu tidak mau mengirim wakil ke pertemuan menteri pertahanan ASEAN, yang baru pertama diadakan, membuat pejabat kebingunan dan hanya menyatakan negara itu sibuk dengan acara lain.
"Kami mengundang Myanmar untuk menghadiri pertemuan ini. Kami mengharapkan mereka hadir, tapi mereka merujuk tugas dalam negeri dan karena alasan itu, mereka tidak mungkin datang," kata Menteri Pertahanan Malaysia Najib Razak seperti dikutip AFP.
Najib menyatakan Myanmar akan diundang pada sidang menteri pertahanan Asia (ADMM) mendatang, yang dijadwalkan berlangsung di Singapura.
"Apakah mereka datang atau tidak adalah sesuatu yang tidak dapat kami terka saat ini," katanya pada temu pers.
"Kami dapat menarik kesimpulan, tapi kami harap pada waktu mendatang, mereka menjadi bagian dari alur ADMM," katanya.
Menteri Pertahanan Pilipina Avelino Cruz juga menyatakan yakin Myanmar akan ikut pada waktu mendatang.
"Saya rasa ini semua pada ahirnya akan ikut," katanya, dengan menambahkan bahwa ketidakhadiran Myanmar mungkin akibat masalah "administratif".
Penguasa Myanmar sebelumnya menyatakan perpindahan ibukota negara ke daerah terpencil Pyinmana sebagai alasan tidak mengikuti tugas lain diplomatik.
Menteri pertahanan dari Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Pilipina, Singapura dan Thailand hadir dalam pertemuan hari Selasa itu, sementara Brunei dan Vietnam mengirim wakil menteri pertahanan.
Tentara penguasa Myanmar membuat tetangganya menjaga jarak setelah tahun lalu gagal memberitahu negara lain ASEAN bahwa negeri itu akan memindahkan ibukota pemerintahannya dari Yangon ke Pyinmana.
Menteri luar negeri ASEAN pada pertemuan tahunan di Indonesia bulan lalu juga kecewa setelah gagal menemukan dasar sama dengan penguasa Myanmar.
Pembicaraan pertahanan satu hari di ibukota Malaysia tersebut merupakan bagian dari upaya "menyelaraskan" masalah pertahanan ke dalam kerangka kerja ASEAN, kata jurubicara bagi Sekretaris Jenderal ASEAN M.C. Abad.
"Puncak ... perubahan strategis dalam persepsi masalah pertahanan dari kondisi peka atau bahkan topik provokatif menjadi kenyataan sah kerjasama dan dialog regional," katanya.
Malaysia pekan lalu memperingatkan penguasa Myanmar bahwa kredibiltas "peta jalan demokrasinya" akan menghadapi risiko jika membubarkan partai lawan pimpinan Aung San Suu Kyi.
Penguasa Myanmar mengancam melarang Liga Bangsa untuk Demokrasi (NLD), menuduh partai itu berhubungan dengan kelompok asing, teroris dan perusak, yang mereka tuding melakukan serangan terhadap Myanmar, yang dulu bernama Burma.
"Setiap tindakan mereka, seperti, menutup NLD atau tidak membebaskan Aung San Suu Kyi, akan mengganggu dan menghambat dalam menciptakan kredibilitas, yang dapat dilihat dalam gerakan menuju demokrasi," kata Menteri Luar Negeri Malaysia Syed Hamid Albar kepada wartawan.
"Kendati demikian, kita tidak ingin campur tangan dalam urusan mereka. Mereka tidak membantu kita mewujudkan kepercayaan, yang diperlukan dalam masyarakat antarbangsa," kata Syed Hamid, yang mengunjungi Myanmar bulan Maret sebagai utusan ASEAN.
NLD menang dalam pemilihan umum tahun 1990, tapi tentara tidak menyerahkan kekuasaan kepada partai itu dan Aung San Suu Kyi, peraih hadiah Nobel Perdamaian, menghabiskan waktunya sekitar 10 tahun sebagai tahanan rumah.(*)
Editor: Heru Purwanto
COPYRIGHT © ANTARA 2006
