Denpasar (ANTARA News) - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), terutama Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri, memberikan penghargaan kepada para pemimpin bangsa, dan "tutup buku" terhadap persoalan yang dihadapi Presiden RI periode 1966-1998, HM Soeharto.
"Namun, terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan Pak Harto, PDIP memberikan beberapa catatan," kata Sekjen DPP PDIP, Pramono Anung, di Kuta, Bali, Kamis.
Di sela-sela kesibukan mengikutirapat pimpinan yang berlangsung selama dua hari dipimpin langsung oleh Megawati Soekarnoputri, ia menegaskan bahwa kesalahan Pak Harto tetap harus menjadi catatan anak bangsa.
Dengan demikian, ia mengemukakan, apa yang dilakukan oleh Pak Harto, termasuk kasus dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) harus diungkapkan kepada publik, dan bagi kroni-kroninya atau orang yang ikut menikmati KKN tidak mendapat perlakuan yang sama layaknya pemimpin Orde Baru itu.
Mengingat kondisi Pak Harto sudah tua dan sakit-sakitan, ia menyatakan, PDIP berpandangan tidak elok kalau "mempertontonkan" kesalahannya itu kepada masyarakat dunia.
Menyinggung tentang urusan Surat Penghentian Pemeriksaan Perkara (SP3), Pramono Anung menegaskan, hal itu urusan pemerintah, dan PDIP tidak mempunyai kewenangan untuk setuju atau tidak setuju.
Hanya saja, PDIP mempunyai pandangan bahwa urusan terhadap Pak Harto sebagai mantan pemimpin bangsa harus mendapat penghormatan, dan persoalan yang menyangkut dirinya dinyatakan "tutup buku".
PDIP melakukan hal itu sebagai upaya belajar menghormati pemimpin bangsa, dan balas dendam dalam kepemimpinan harus dihindari.
"Ibu Mega ketika menjadi Presiden RI pernah mengungkapkan, sudahlah kita jangan jadi bangsa yang gampang balas dendam, kemudian melakukan balas dendam itu sesama pemimpin bangsa," demikian Pramono Anung. (*)
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2006
