"Berdasarkan info terakhir bahwa perusahaan smelter GNI akan memulai kegiatan operasional kembali besok pagi," kata Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Kantor Presiden Jakarta, Senin.
Aksi unjuk rasa anarkis di lokasi industri pengolahan nikel (smelter) PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) di Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, Sulawesi Tengah, terjadi pada Sabtu (14/1) siang sampai malam hari.
Akibat peristiwa itu, dua orang korban meninggal dunia, yaitu seorang tenaga kerja lokal dan seorang tenaga kerja asing (TKA) serta kerugian material.
"Jadi, keputusan beroperasi kembali ini diputuskan perusahaan setelah melihat bahwa dari sisi pengamanan yang kami siapkan semuanya mendukung untuk kegiatan bisa beroperasi kembali," ujar Kapolri.
Baca juga: Polri pimpin upaya dialog selesaikan bentrok pekerja PT GNI
Menurut Kapolri, bentrokan di PT GNI dipicu adanya provokasi untuk mogok kerja.
"Ada masalah industrial yang saat itu sedang dirundingkan dan kemudian muncul viral seolah-olah terjadi pemukulan oleh TKA (tenaga kerja asing) terhadap tenaga kerja Indonesia sehingga ini yang memunculkan pengaruh provokasi dan kemudian mengakibatkan terjadinya penyerangan," jelas Kapolri.
Hingga saat ini, lanjut Kapolri, pihak keamanan telah berhasil menenangkan situasi dan sudah ada 71 orang diamankan serta 17 orang ditetapkan sebagai tersangka.
"Saat ini personel pengamanan dari TNI dan Polri telah diturunkan kurang lebih 548 orang dan akan kita tambah lagi dengan dua SSK (satuan setingkat kompi) Brimob dari pusat," tambah Kapolri.
Baca juga: Menaker minta kerusuhan pekerja di Morowali Utara diusut tuntas
Jenderal Sigit juga mengimbau seluruh masyarakat dan karyawan untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang belum jelas.
"Terkait masalah hubungan industrial yang bisa diselesaikan sesuai aturan perundang-undangan, silakan dijalankan. Pihak keamanan akan mengawal proses tersebut sehingga semua proses berjalan dengan baik," imbuh Kapolri.
Kapolri menegaskan bahwa aparat kepolisian akan menindak tegas terhadap pelaku-pelaku perusakan.
"Ke depan kita harapkan hal-hal seperti ini tidak terulang kembali dan tentu kepolisian bersama-sama dengan rekan-rekan TNI siap untuk menjaga, mengawal dan mengamankan program-program kebijakan pemerintah, termasuk program yang terkait dengan investasi," kata Kapolri.
Baca juga: Dandim Morowali pastikan situasi di PT GNI sudah kondusif pascabentrok
Menurut Kapolri, di PT GNI ada sekitar 1.300 orang tenaga kerja asing dan 11 ribu pekerja lokal. Jumlah pekerja lokal rencananya akan bertambah hingga menjadi sekitar 30 ribu orang.
Sebelumnya, aksi unjuk rasa terjadi pada dua lokasi, yakni Pos 4 dan Pos 5 di PT GNI, Sabtu (14/1). Aksi unjuk rasa itu merupakan reaksi karena tidak tercapainya kesepakatan antara pihak SPN dengan pihak perusahaan PT GNI dalam pertemuan dengan Disnaker Kabupaten Morowali Utara pada Jumat (13/1).
Dalam aksi tersebut, para pekerja menyampaikan delapan tuntutan terkait kesejahteraan dan keselamatan para pekerja.
Tuntutan itu antara lain perusahaan wajib menerapkan prosedur K3 sesuai perundang-undangan, pemberian alat pelindung diri (APD) lengkap kepada pekerja, menghentikan pemotongan upah yang sifatnya tidak jelas, dan menghentikan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
Selain itu, para pekerja juga menuntut perusahaan mempekerjakan kembali anggota SPN yang kontraknya diputus karena mogok kerja serta meminta kejelasan hak untuk keluarga almarhum Made dan almarhum Nirwana Selle.
Mengenai tuntutan itu, PT GNI menanggapi dengan membuat surat pemberitahuan mogok kerja dan menyetujui tujuh dari delapan tuntutan yang diajukan karyawan.
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2023
