Terkait HM Soeharto, DPR Tak Bisa Penuhi Keinginan Pimpinan MPR

Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR Agung Laksono mengatakan, DPR tak bisa memenuhi keinginan Pimpinan MPR mengenai pembuatan Undang-Undang (UU) yang terkait untuk menuntaskan kasus hukum Presiden RI periode 1966-1998, HM Soeharto. "UU itu dibuat untuk kepentingan semua orang bukan untuk individu-individu. Jadi, DPR tak mungkin bisa memenuhi kemauan pimpinan MPR," kata Agung kepada wartawan di DPR, Kamis. Agung Laksono mengemukakan hal itu berkaitan dengan hasil raoat pimpinan MPR pada Rabu (10/5) guna membahas masalah kasus hukum HM Soeharto, yang belakangan ini dinilai sejumlah kalangan perlu dituntaskan demi keadilan. Menurut Agung, pembuatan UU yang secara khusus ditujukan untuk menyelesaikan persoalan individu tidak dimungkinkan, karena UU itu dibuat untuk kepentingan publik atau masyarakat luas. "Jadi, DPR tak bisa membuat UU khusus untuk menyelesaikan kasus individual mantan Presiden Soeharto," demikian Agung Laksono. (*)

Peringkat	Kontingen	Emas	Perak	Perunggu	Total
1	Papua	127	86	92	305
2	Jabar	110	92	75	277
3	Jateng	89	60	76	225
4	Kalsel	41	43	47	131
5	Sumut	27	32	15	74
6	Jakarta	25	32	41	98
7	Riau	22	31	36	89
8	Yogyakarta	22	20	32	74
9	Sumsel	15	16	21	52
10	Jatim	12	22	13	47
Selengkapnya