"IKN Nusantara didesain menjadi kota masa depan mulai dari forest city maupun smart city, sehingga kita perlu menyiapkan SDM untuk investasi jangka panjang," ujar Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Perwakilan Provinsi Kaltim Sunarto di Samarinda, Kamis.
Ia bercerita bahwa penyiapan sumber daya manusia (SDM) unggul oleh Kementerian PUPR, Balai Litihan Kerja (BLK), dan pemerintah daerah baik yang telah, sedang, dan akan dilakukan, merupakan cara yang tepat untuk menyongsong IKN dari berbagai sisi.
Namun ia mengatakan bahwa penyiapan SDM yang dilakukan tersebut berbeda dengan yang dilakukan oleh BKKBN, karena secara fungsi dan kewenangan berbeda meskipun pada akhirnya adalah sama-sama untuk mencetak generasi yang berdaya saing tinggi.
Baca juga: Kementerian PUPR: Pelatihan SDM IKN tingkatkan keahlian warga sekitar
Baca juga: Menteri PUPR: Penyiapan SDM untuk pembangunan IKN jadi prioritas
Ia menjelaskan, penyiapan SDM unggul yang dilakukan oleh BKKBN Kaltim berorientasi pada ketahanan keluarga dan pengendalian penduduk, sehingga angka kelahiran harus dikendalikan agar penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas.
Menurut dia, teknik yang ditempuh antara lain dengan mencegah jangan sampai ada bayi yang lahir stunting akibat kurang gizi, melakukan penanganan bagi anak yang terlahir stunting, melakukan pembinaan remaja, ibu hamil dan menyusui, penguatan Program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), dan sejumlah program lain.
Dalam hal ini, pada 2022 lalu pihaknya menyerahkan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada 10 kabupaten/kota di Kaltim total senilai Rp48 miliar, terdiri atas DAK Fisik senilai Rp12,11 miliar dan DAK Non-Fisik Bantuan Operasional senilai Rp19,2 miliar.
Kemudian pada 2023 DAK di BKKBN Kaltim total senilai Rp58,81 miliar, yakni untuk kabupaten/kota di Provinsi Kaltim senilai Rp43,43 miliar dan untuk Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) senilai Rp15,48 miliar.
Baca juga: Sambut IKN, DPR RI minta SDM ekonomi kreatif di Kaltim diperkuat
Ia menjelaskan, penyiapan SDM unggul yang dilakukan oleh BKKBN Kaltim berorientasi pada ketahanan keluarga dan pengendalian penduduk, sehingga angka kelahiran harus dikendalikan agar penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas.
Menurut dia, teknik yang ditempuh antara lain dengan mencegah jangan sampai ada bayi yang lahir stunting akibat kurang gizi, melakukan penanganan bagi anak yang terlahir stunting, melakukan pembinaan remaja, ibu hamil dan menyusui, penguatan Program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), dan sejumlah program lain.
Dalam hal ini, pada 2022 lalu pihaknya menyerahkan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada 10 kabupaten/kota di Kaltim total senilai Rp48 miliar, terdiri atas DAK Fisik senilai Rp12,11 miliar dan DAK Non-Fisik Bantuan Operasional senilai Rp19,2 miliar.
Kemudian pada 2023 DAK di BKKBN Kaltim total senilai Rp58,81 miliar, yakni untuk kabupaten/kota di Provinsi Kaltim senilai Rp43,43 miliar dan untuk Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) senilai Rp15,48 miliar.
Baca juga: Sambut IKN, DPR RI minta SDM ekonomi kreatif di Kaltim diperkuat
Baca juga: DPR harap kebutuhan ahli konstruksi IKN dipenuhi dari SDM Kaltim
Penggunaan DAK tersebut antara lain untuk percepatan penurunan stunting dengan kegiatan meliputi pembinaan keluarga tidak/kurang mampu, pengadaan kendaraan antar-jemput calon akseptor, pengadaan kendaraan air antar-jemput calon akseptor, pembangunan/rehab/ kelengkapan Balai Penyuluhan KB.
Selanjutnya adalah untuk operasional balai penyuluhan, operasional pelayanan, operasional Kampung KB, operasional penurunan stunting, pembinaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) oleh kader, dukungan manajemen dan sistem informasi keluarga.
Ia juga mengatakan, dalam menyiapkan SDM unggul menyongsong IKN sebagai kota masa depan, selain mengoptimalkan Kampung KB, hal yang menjadi penekanan adalah pembinaan terus menerus agar delapan fungsi keluarga berjalan optimal.
"Delapan fungsi keluarga itu adalah fungsi agama, fungsi cinta kasih, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, fungsi sosial budaya, fungsi perlindungan, fungsi pendidikan, dan fungsi lingkungan," kata Sunarto.
Baca juga: Kemnaker pastikan upaya tingkatkan kompetensi SDM di IKN
Penggunaan DAK tersebut antara lain untuk percepatan penurunan stunting dengan kegiatan meliputi pembinaan keluarga tidak/kurang mampu, pengadaan kendaraan antar-jemput calon akseptor, pengadaan kendaraan air antar-jemput calon akseptor, pembangunan/rehab/ kelengkapan Balai Penyuluhan KB.
Selanjutnya adalah untuk operasional balai penyuluhan, operasional pelayanan, operasional Kampung KB, operasional penurunan stunting, pembinaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) oleh kader, dukungan manajemen dan sistem informasi keluarga.
Ia juga mengatakan, dalam menyiapkan SDM unggul menyongsong IKN sebagai kota masa depan, selain mengoptimalkan Kampung KB, hal yang menjadi penekanan adalah pembinaan terus menerus agar delapan fungsi keluarga berjalan optimal.
"Delapan fungsi keluarga itu adalah fungsi agama, fungsi cinta kasih, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, fungsi sosial budaya, fungsi perlindungan, fungsi pendidikan, dan fungsi lingkungan," kata Sunarto.
Baca juga: Kemnaker pastikan upaya tingkatkan kompetensi SDM di IKN
Pewarta: M.Ghofar
Editor: Budhi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2023
