"Seluruh pemerintah kabupaten di Sulbar diminta serius dan memaksimalkan penanganan stunting," kata Akmal Malik di Mamuju, Jumat (20/1).
Ia mengatakan, angka prevalensi stunting di Sulbar masih tinggi mencapai 33,8 persen, sehingga menjadi permasalahan pembangunan di provinsi ini.
Baca juga: Program "Masilambi" untuk turunkan stunting di Sulbar
Menurut dia, pemerintah di tingkat kabupaten harus memaksimalkan pengelolaan anggarannya untuk melakukan penanganan stunting.
"Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Sulbar diminta melakukan audit anggaran untuk penanganan stunting di seluruh kabupaten di Sulbar," katanya.
Ia mengatakan audit anggaran perlu dilakukan agar setiap kabupaten dapat melakukan penanganan stunting dengan menggunakan anggaran pembangunan yang lebih baik.
Baca juga: Sulbar adopsi penanganan stunting di Jawa Tengah
"Agar penanganan stunting dapat lebih baik ke depan di Sulbar, maka seluruh anggaran di tingkat kabupaten yang digunakan harus diaudit BPK Sulbar sehingga program penanganan stunting dapat dilakukan secara efektif," katanya.
Ia meminta pemerintah kabupaten di Sulbar agar mematuhi dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK agar anggaran yang dikelola tidak menjadi temuan.
Baca juga: BKKBN optimis Sulbar mampu capai target prevalensi stunting 14 persen
"Pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan baik agar seluruh masyarakat Sulbar mendapatkan dampak pembangunan dari anggaran yang dikelola," katanya.
Pewarta: M.Faisal Hanapi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2023
