Dili (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri Timor Timur Jose Ramos-Horta mengatakan, Jumat, negaranya tidak membutuhkan pasukan penjaga perdamaian asing.
Penegasan itu disampaikan Ramos-Horta tak lama setelah Australia menyatakan telah mengirim dua kapal perang ke dekat perairan Timor.
Dili, ibukota Timor Timur, diguncang kerusuhan pada 28 April yang disulut oleh pemecatan 600 prajurit. Sedikitnya lima orang tewas dan ribuan melarikan diri dari kota tersebut untuk menghindari kekerasan.
Perdana Menteri Australia John Howard Jumat mengatakan, kedua kapal perang itu ditempatkan di perairan Australia utara kalau-kalau Timor Timur meminta pasukan internasional untuk mengatasi kerusuhan tersebut.
"Timor Timur tidak membutuhkan pasukan penjaga perdamaian karena tidak ada perang di Timor Timur," kata Ramos-Horta pada jumpa pers di luar pusat pendidikan kepolisian, seperti dikutip AFP.
Namun, Ramos-Horta mengatakan, penambahan penasihat polisi internasional akan membantu di negara kecil tersebut, yang mencapai kemerdekaan dari Indonesia pada 2002 dan akan mengadakan pemilihan umum tahun depan.
"Kami membutuhkan polisi internasional untuk menciptakan stabilitas," katanya.
Ramos Horta, pemenang Hadiah Nobel Perdamaian, sudah mendesak PBB agar menggelar pasukan polisi internasional di negaranya menjelang pemilihan umum tahun depan.
Langkah Australia itu dilakukan ketika PBB mempertimbangkan permohonan untuk memperpanjang misinya di Timor Timur -- semula selama sebulan lagi. Misi itu dijadwalkan berakhir pada 19 Maret.
Sementara itu, beberapa saksi mata mengatakan, banyak penduduk Dili telah kembali ke kota tersebut.
Namun, Ramos-Horta mengatakan, sejumlah orang yang akan kembali masih menunggu sampai setelah kongres tiga hari partai berkuasa Fretilin yang akan dimulai Rabu mendatang.
Perdana Menteri Mari Alkatiri mengatakan pekan ini, kerusuhan dan serangan terhadap kantor pemerintah di luar Dili pada Senin yang menewaskan seorang polisi merupakan upaya yang terus dilakukan untuk melakukan kudeta.
Pemerintah menyatakan, mereka telah melakukan kontak dengan hampir 400 orang dari kelompok prajurit yang dipecat itu dan menawarkan membayar gaji mereka sampai Juni.(*)
Editor: Heru Purwanto
COPYRIGHT © ANTARA 2006
