“Oleh karena itu, para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus mengetahui dan memahami apa yang menjadi tanggungjawabnya sehingga tidak berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian di kemudian hari,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Dody Widodo di Jakarta, Rabu.
Pagu anggaran Kemenperin pada 2023 sebesar Rp3,217 triliun, yang akan dioptimalkan dalam tiga program prioritas, yakni Program Dukungan Manajemen Kemenperin, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, serta Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.
Selain itu, dalam rangka membangun akuntabilitas kinerja Kemenperin yang tertib sesuai peraturan berlaku, Kemenperin menegaskan pengelola anggaran harus dapat bertindak profesional, tepat waktu dan memberikan output yang bermanfaat.
Namun demikian, menapaki 2023 yang penuh tantangan di tengah situasi global yang tidak menentu, Kemenperin optimistis masih ada harapan besar untuk membaiknya kondisi ekonomi nasional.
“Untuk itu, kita perlu menyiapkan antisipasi dan mitigasi sedini mungkin agar tidak mengganggu kesinambungan program pemulihan ekonomi nasional yang tengah dilakukan oleh pemerintah,” imbuhnya.
Dody menyampaikan, sesuai arahan Presiden bahwa desain APBN 2023 harus senantiasa “Waspada, Antisipatif dan Responsif” terhadap berbagai kemungkinan skenario yang bergerak sangat dinamis dan berpotensi menimbulkan gejolak, kebijakan fiskal tahun 2023 harus mendukung "Peningkatan Produktivitas untuk Trasnformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
Dody berpesan agar seluruh pegawai di Kemenperin dapat menjadi motor penggerak dalam melaksanakan program pengembangan industri serta membangun sinergi dengan para pelaku usaha dan instansi terkait lainnya dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan industri sebagai bagian dari upaya pembangunan ekonomi nasional serta terbangunnya pemerataan pembangunan.
Kepala Biro Keuangan Kementerian Perindustrian Kasduni menjelaskan, kegiatan akselerasi pelaksanaan anggaran bertujuan untuk mengevaluasi capaian pelaksanaan anggaran dan mengetahui hambatan permasalahan serta solusi yang perlu dilakukan, mulai dari perencanaan pelaksanaan sampai pada tahap pelaporan.
“Dengan demikian, diharapkan di tahun ini kita dapat terus meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran serta laporan keuangan dengan benar dan akuntabel untuk menuju laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian,” ujarnya.
Baca juga: Realisasi anggaran Kemenperin 2022 lampaui target, capai 98,13 persen
Baca juga: Komisi VII DPR RI setujui penambahan anggaran Kemenperin 2023
Baca juga: Kemenperin dapat pagu anggaran Rp2,91 triliun pada 2023
Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Biqwanto Situmorang
COPYRIGHT © ANTARA 2023
