Rendra menyampaikan hal itu saat memimpin "Apel Ikrar Netralitas PNS" di Aula Kantor Imigrasi kelas I TPI Jakarta Timur, Rabu.
Guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pesta rakyat, menjaga muruah pemerintah, dan netralitas ASN, kata dia, maka seluruh pejabat struktural dan pegawai melaksanakan "Apel Ikrar Netralitas".
"Para pejabat juga Menandatangani Pakta Integritas dan Komitmen Bersama serta Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023," kata Rendra dalam siaran persnya.
Ia mengatakan ikrar netralitas tersebut menjadi simbol penguat tekad agar setiap PNS/ASN tetap teringat pada jati dirinya sebagai abdi negara dan masyarakat yang selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
"Ini mengingatkan kewajiban netralitas dan larangan PNS memberi dukungan capres, cawapres, calon kepala/wakil kepala daerah sebagaimana termaktub dalam PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS Jo UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Rendra memimpin langsung Penandatanganan Target Kinerja dan Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pejabat struktural.
Hal itu, tambah dia, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur,
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) terus terjadi, bahkan cenderung meningkat dari Pemilu 2019 hingga Pilkada 2020.
Berdasarkan data pelanggaran netralitas ASN Pemilu 2019, Bawaslu telah merekomendasikan atau meneruskan sebanyak 845 perkara ke Komisi ASN (KASN). Sedangkan pada Pilkada 2020 terdapat 1.398 kasus yang diteruskan ke KASN.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2023
