"Semua kepala desa harus ikut serta melaksanakan instruksi presiden terkait permasalahan bangsa yang saat ini menjadi fokus penyelesaian oleh semua tingkatan pemerintahan salah satunya masalah stunting," kata Basiran dalam keterangan tertulis Kominfo Buton diterima di Kendari, Jumat.
Hal itu disampaikan Basiran pada Rapat Koordinasi Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Indonesia (Papdesi) Kabupaten Buton.
Baca juga: Penjabat Bupati Buton minta semua pihak sinergi atasi stunting
Menurut dia, permasalahan stunting harus menjadi perhatian semua pihak hingga tingkat desa.
Basiran mengatakan telah membuat rencana aksi untuk percepatan penurunan kasus stunting di Kabupaten Buton termasuk melakukan intervensi melalui dinas terkait untuk melakukan aksi langsung.
Selain itu, pihaknya juga sudah memerintahkan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB setempat untuk membuat instruksi bupati tentang kewajiban bagi para pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Buton agar menjadi orang tua asuh anak stunting.
Baca juga: Pemkab Buton belajar strategi penanganan stunting di BKKBN Sulsel
"Mulai dari diri saya sendiri selaku penjabat bupati sampai kepala desa, lurah, kepala SD dan SMP, serta kepala puskesmas untuk menjadi orang tua asuh anak stunting melalui kegiatan sedekah Jumat dengan memberikan bantuan protein hewani kepada anak stunting. Kemudian nanti kita evaluasi bagaimana dampaknya,” katanya.
Ia menyebutkan jumlah anak stunting di Kabupaten Buton sebanyak 1.918 anak yang tersebar di Kecamatan Pasarwajo 457 anak, Kecamatan Wabula (108), Kecamatan Wolowa (151), Kecamatan Siontapina (374), Kecamatan Lasalimu Selatan (319), Kecamatan Lasalimu (266), dan Kecamatan Kapontori (243).
Baca juga: 15 kelurahan di Kendari-Sultra ditetapkan lokus penanganan "stunting"
"Jika anak stunting ini tidak segera ditangani dengan baik maka mereka akan menjadi beban pada saat memasuki Indonesia Emas tahun 2045 nanti," katanya.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2023
