"Kita ketahui bersama di wilayah perbatasan itu potensi penyimpangan hukumnya pasti sangat besar, apalagi laut Natuna di wilayah perbatasan antarnegara," kata Deputi V Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ade Irfan Pulungan di Ranai, Natuna, Jumat.
Ia mengatakan potensi laut Natuna harus di jaga, karena itu pelanggaran hukum yang terjadi harus ditangani serius dengan melakukan pendalaman terkait persoalan yang terjadi di lapangan bersama pihak terkait.
"Bagaimanapun persoalan kedaulatan negara menjadi sesuatu yang perlu dikaji, harus kita jaga, dan kita hormati, artinya negara-negara yang ada di perbatasan harus menghormati kedaulatan hukum yang ada di negara Indonesia," ujarnya.
Ia juga mengatakan saat ini tim mereka sedang menggali potensi-potensi kegiatan pelanggaran hukum apa saja yang biasanya muncul atau terjadi di wilayah tersebut.
Baca juga: Aliansi nelayan berharap Kemenhub segera dirikan KSOP di Natuna
Baca juga: Kemlu RI belum terima aduan pelanggaran kapal China di Laut Natuna
"Pelanggaran apa kan itu pertanyaan besar bagi kita semua, yang harus kita perhatikan, bagaimana bisa kita mengamankan, menjaga wilayah perairan atau laut," tutur dia.
Ia juga mengatakan penguatan penegakan hukum harus diberikan terkait penyelundupan, peredaran narkotika dan perdagangan manusia yang kerap terjadi di perbatasan antarnegara, termasuk penangkapan ikan ilegal.
"Itu potensi-potensi yang selalu muncul di wilayah-wilayah perbatasan dan itu ada semacam magnet bagi negara negara manapun, masuknya lewat laut," ujarnya.
Karena itu, hal ini menjadi perhatian khusus Staf Presiden dalam upaya penegakan hukum di laut Natuna.
"Menjadi prioritas bagi kita semua agar negara-negara manapun tidak menganggap remeh tentang wilayah laut Indonesia," ucapnya.
Baca juga: TNI AL siagakan empat KRI jaga kedaulatan Laut Natuna Utara
Selain menggali persoalan di daerah, Ia juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan atau berkontraksi dengan semua pemangku kepentingan yang ada di daerah-daerah wilayah perbatasan khususnya Natuna.
"Saya selalu koordinasi dengan Kajari, bagaimana koordinasi penanganan penegakan hukum yang ada di wilayah Natuna ini harus bersinergi, harus berkoordinasi," imbuhnya.
Ia juga mengatakan dengan adanya kerja sama dari berbagai pihak semua masalah dapat diselesaikan.
Pewarta: Cherman
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2023
