"Penting untuk menjaga stabilitas politik agar tidak terjadi lonjakan-lonjakan yang terjadi di tengah masyarakat," kata Heddy saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin.
Heddy mengatakan bahwa produk peraturan kepemiluan sudah mengakomodasi sesuai dengan undang-undang. Namun, tentunya semua pihak harus terus menjunjung tinggi prinsip demokrasi, humanity (kemanusiaan), dan tanpa diskriminasi.
Menurut dia, hal itu akan menjadi dasar bagi penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pihak terkait, serta masyarakat sebagai pemilih.
"Pemilu harus menjaga hak konstitusional semua warga negara tanpa membedakan ras, agama, suku, adat, dan budaya," kata dia.
Sebelumnya, DKPP menyatakan pemilu memiliki tujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Dikatakan oleh anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo bahwa hal ini harus dipertahankan dan tidak dapat diubah-ubah.
"Seberat apa pun kontestasi nanti, tujuan pemilu adalah dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat," kata Dewi.
Menurut Dewi, untuk mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pemilu, butuh pemilu yang demokratis.
Dewi juga menyebutkan bahwa semua berandil besar dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, menjadi satu lingkaran yang saling berpengaruh oleh etika penyelenggara, masyarakat, peserta, pemilih, penegak hukum, dan instrumen hukum.
"Tidak bisa hanya membenahi penyelenggara saja kemudian yang lain tidak taat peraturan. Ini untuk kedaulatan rakyat, kita semua," ujarnya.
Baca juga: DKPP minta KPU perhatikan stabilitas politik Pemilu 2024
Baca juga: DKPP berhentikan sementara empat penyelenggara pemilu di Tolikara
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2023
