Jakarta (ANTARA News) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyatakan siap melakukan audit terhadap lembaga-lembaga negara yang diduga terkait kasus mantan presiden Soeharto.
"Kita siap saja, kalau dari DPR dan pemerintah menugaskan kita," kata Ketua BPK Anwar Nasution di Istana Negara Jakarta, Kamis.
Namun, menurutnya, hingga kini belum ada permintaan untuk mengaudit lembaga-lembaga negara terkait kasus penyelewengan dana di yayasan-yayasan milik Soeharto.
BPK, lanjutnya, juga tidak memiliki catatan mengenai dugaan
penyelewengan yang dilakukan Soeharto, namun jika ditugaskan untuk
mengauditnya BPK akan melakukan pencarian.
"Kita bisa cari dari berbagai sumber seperti dari koran-koran kalian. Yang saya baca ada 40 yayasan yang dikuasai Soeharto dan keluarganya. Kita bisa mulai dari situ," katanya.
Menurut Anwar, pada waktu jaman Presiden Habibie pernah dikeluarkan surat edaran presiden kepada Menpan Hartarto untuk mencari dugaan KKN keluarga Soeharto di berbagai lembaga negara.
"Tetapi tidak ada tindaklanjutnya. Seharusnya kalau ada, itu bisa
ditindaklanjuti DPR," katanya.(*)
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2006
