Jakarta (ANTARA) - Beragam berita ekonomi telah disiarkan Kantor Berita ANTARA sepanjang Rabu (15/2) kemarin, mulai dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang berpesan mengenai sejumlah agenda prioritas dalam Forum Air Dunia (WWF) 2024, Bali, hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang meyakini Perppu Cipta Kerja akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berikut sejumlah berita ekonomi sepanjang Rabu (15/2) yang patut Anda simak kembali untuk memulai hari:


Jokowi: Konservasi air hingga mitigasi bencana jadi isu prioritas WWF

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sejumlah agenda yang perlu menjadi isu prioritas dalam Forum Air Dunia (WWF) 2024, Bali, yakni upaya konservasi, ketersediaan air bersih dan sanitasi, ketahanan pangan dan energi, hingga mitigasi bencana alam berupa banjir dan kekeringan.

“Agenda-agenda tersebut harus menjadi kerja bersama, partisipasi rakyat dan kerja sama dari berbagai pihak. Dialog dan kemitraan antar negara yang dilakukan dalam semangat kebersamaan untuk kesejahteraan rakyat dunia,” kata Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan secara daring di penyelenggaraan Kick Off Meeting Forum Air Dunia ke-10 di Jakarta, Rabu.

Berita selengkapnya


Banggar DPR nilai pengaturan DHE SDA tak cukup sekadar dicatat

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menilai pengaturan terkait devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) tidak cukup sekadar dicatatkan dan penggunaannya diawasi untuk kebutuhan transaksi perdagangan internasional.

Apalagi, Bank Indonesia (BI) tidak mengategorikan hal tersebut sebagai dana pihak ketiga (DPK) yang menjadi acuan penghitung kewajiban bank dalam memenuhi giro wajib minimum (GWM).

"Jika pengaturannya hanya seperti ini, ekonomi dalam negeri tidak mendapatkan manfaat optimal atas penempatan DHE di perbankan nasional, selain penerimaan perpajakan atas bunga DHE di rekening khusus," ujar Said dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Berita selengkapnya

 

Pupuk Indonesia berhasil hidupkan kembali pabrik Pupuk Iskandar Muda

PT Pupuk Indonesia (Persero) berhasil menghidupkan kembali pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM) sehingga dapat menambah kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan pupuk NPK nasional.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Bakir Pasaman mengatakan, keberadaan pabrik NPK PIM yang baru secara langsung menambah kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan NPK nasional menjadi sekitar 3,7 juta ton dari total kebutuhan yang diperkirakan mencapai 13,5 juta ton per tahun, yang mana sebagian besar dipenuhi oleh produsen pupuk swasta dan produk impor.

“Kami sangat berterima kasih atas upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN Erick Thohir yang intens berkomunikasi dengan Kementerian ESDM, SKK Migas, dan pihak terkait lainnya sehingga pabrik Pupuk Iskandar Muda 1 beroperasi kembali dan mendapat suplai gas,” ujar Bakir dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Berita selengkapnya

 

Sri Mulyani dorong peran JICA dalam penyediaan energi RI makin besar

Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani mendorong agar peran Badan Kerja Sama Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency/JICA) dalam penyediaan energi, khususnya energi terbarukan di Indonesia semakin diperbesar.

Perluasan peran tersebut antara lain melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk mendorong transisi energi yang terjangkau dan berkelanjutan.

"Peran krusial kerja sama antarnegara dan kerja sama erat di antara lembaga regional serta multilateral diperlukan agar Asia menjadi titik terang bagi dunia," ujar Sri Mulyani dalam pertemuan dengan Presiden JICA seperti dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Berita selengkapnya
 

Airlangga: Perppu Cipta Kerja beri kepastian hukum bagi masyarakat

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Adapun Rancangan Undang-Undang Penetapan Perppu Cipta Kerja telah disetujui oleh Badan Legislasi DPR untuk dibawa ke sidang Rapat Paripurna DPR RI, guna dilakukan pengambilan keputusan tingkat II dan disahkan menjadi Undang-Undang.

"Pemerintah telah mendengar pandangan fraksi-fraksi dan memberikan apresiasi, baik yang mendukung dan menyetujui, maupun fraksi yang tidak menyetujui. Tentunya semua catatan itu selalu menjadi masukan bagi Pemerintah dalam pelaksanaan UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi UU nantinya,” ungkap Airlangga dalam keterangan resmi, Rabu.

Berita selengkapnya


Baca juga: Kemarin, SKK Migas temukan cadangan gas dan Mentan dorong inovasi
Baca juga: Kemarin, Indonesia-Malaysia lindungi sawit dan stok pupuk subsidi aman
Baca juga: Kemarin, Tol Cisumdawu dan Japek II Selatan beroperasi Lebaran 2023


Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2023