Jakarta (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebut bahwa setiap nilai yang terkandung dalam Pancasila telah mendorong penanganan stunting antarkementerian/lembaga jauh lebih kuat.

“Saya kira (nilai dalam sila kelima yaitu, red.) keadilan sosial akan terwujud jika yang lemah harus diangkat dan diperhatikan,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam Kick Off Meeting yang diikuti di Jakarta, Kamis.

Ia menuturkan Pancasila memberikan arah pasti dalam percepatan penurunan stunting, yang sesuai dengan nilai budi luhur bangsa. Salah satu yang paling nampak pada sila pertama yakni Ketuhanan yang Maha Esa.

Dalam sila itu, pemerintah mengajak keluarga untuk menumbuhkan sifat toleransi beragama. Di mana di dalamnya diajarkan bahwa agama meminta setiap umat untuk saling membantu tanpa memperhatikan setiap perbedaan yang ada.

Nilai dalam sila pertama mampu menumbuhkan rasa kepedulian pada kelompok masyarakat yang lemah sehingga setiap kementerian/lembaga dan masyarakat lainnya dapat saling berkolaborasi mencegah stunting pada anak bangsa.

Sila selanjutnya yang dipegang teguh oleh pemerintah adalah sila kedua yakni Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Menurut Hasto, sila tersebut mampu mengajak setiap pihak untuk bergotong royong dalam setiap intervensi yang sudah dilakukan. salah satunya dapat dilihat dari hadirnya Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) yang berani mengajak setiap pejabat dari segenap jajaran kementerian/lembaga, pemerintah daerah, figur publik hingga TNI/Polri terlibat mengatasi stunting.

Baca juga: BKKBN nyatakan stunting harus tuntas untuk RI yang berkualitas

BAAS adalah gerakan gotong royong seluruh elemen bangsa dalam mempercepat penurunan stunting yang langsung menyasar keluarga berisiko. Sasarannya baduta stunting, ibu hamil dari keluarga berisiko stunting, calon pengantin yang merencanakan kehamilan dari keluarga berisiko stunting, balita stunting dan baduta tidak stunting namun berasal dari keluarga miskin.

Gotong royong yang diterapkan dalam BAAS memberikan pengasuhan prioritas melalui pengadaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang saat ini difokuskan lebih pada protein hewani seperti telur dan ikan.

Nantinya, setiap bapak asuh akan menentukan kesanggupan dan menyisihkan uangnya untuk membelikan makanan tinggi protein hewani rutin setiap bulan. Makanan itu, bisa dimasak di Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) guna membuat menu makanan sehat bagi keluarga.

“Sesuai dengan kemampuannya mau bantu berapa anak, jadi sesuai kemampuannya saja. Prinsipnya langsung, nanti BKKBN yang akan menyiapkan datanya,” katanya.

BAAS juga dihadirkan untuk terus mengedukasi bahaya stunting pada kelompok sasaran dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Dalam kesempatan itu, Hasto berharap, baik pemerintah maupun keluarga, terus menanamkan setiap nilai Pancasila dalam dirinya agar anak terlindung dari stunting.

Meski zaman semakin canggih, ia meminta setiap butir nilai Pancasila tetap diajarkan pada anak, sehingga dapat bahu-membahu mewujudkan Indonesia yang berkualitas sejak dari keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.

Data dari Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN tahun 2022 membeberkan bahwa jumlah anak yang menerima bantuan dari program BAAS terus bertambah seiring waktu.

Tercatat pada 3 Agustus 2022 sebanyak 5.987 anak berisiko stunting di seluruh Indonesia sudah mendapatkan bantuan BAAS. Jumlah penerima bantuan itu, terus meningkat menjadi 10.433 anak pada 14 Desember 2022.

Baca juga: BKKBN: Pancasila inspirasi jawab masalah stunting dalam masyarakat
Baca juga: BKKBN: Koordinasi lintas sektor percepat penurunan stunting
Baca juga: BKKBN gelar seleksi Duta Generasi Berencana 2023 bagi remaja Indonesia


Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2023