"Kemendikbudristek telah dan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk mencari solusi terbaik. Kami tengah mempertimbangkan langkah hukum serta berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.
Upaya tegas Nadiem itu seiring status rumah singgah Bung Karno yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya melalui Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang Nomor 3 Tahun 1998.
Ia menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sudah jelas mengamanatkan bahwa pemilik atau pihak yang menguasai sebuah bangunan cagar budaya bertanggung jawab akan kelestariannya.
Baca juga: Menyusuri wisata sejarah di Bengkulu
Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bangunan cagar budaya tersebut merupakan tugas dan wewenang pemerintah kabupaten/kota.
Tindakan membongkar rumah tersebut menurut undang-undang (UU) adalah tindakan melawan hukum sehingga Nadiem harus segera menindaklanjuti.
Pasal 105 UU Nomor 11 Tahun 2010 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja merusak cagar budaya dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 15 tahun.
"Kami mendorong semua pihak untuk melestarikan bangunan cagar budaya dan menjaga memori kolektif sejarah bangsa,” katanya.
Bangunan yang dikenal dengan Rumah Ema Idham ini pernah dipergunakan sebagai rumah tinggal sementara oleh Bung Karno selama tiga bulan yaitu sekitar tahun 1942.
Saat itu Bung Karno yang dalam perjalanannya dari Bengkulu akan dibuang ke luar Indonesia oleh sekutu Belanda.
Selama tinggal di rumah ini, Presiden pertama Republik Indonesia tersebut menggunakan waktu untuk menghimpun kekuatan melawan penjajah.
Baca juga: Nasionalisme Bung Karno tumbuh saat tinggal di Rumah Tjokroaminoto
Baca juga: Pemkot Surabaya gandeng pakar sejarah ungkap kota kelahiran Bung Karno
Baca juga: Presiden Jokowi sambangi Taman Renungan Bung Karno di Ende
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2023
