"Kawasan ASEAN berada di jalur pelayaran vital Jepang. Untuk penertiban laut, perlu kerja sama," kata Wakil Direktur Divisi Kedua Asia Tenggara Departemen Urusan Asia Tenggara dan Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang, Kaneko Kazuya, di Tokyo, Sabtu.
Kaneko mengatakan kawasan ASEAN yang terletak di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik berada di jalur pelayaran vital bagi Jepang.
Sementara saat ini Jepang tengah mendorong kebijakan Free and Open Indo-Pacific yang merupakan upaya Jepang dalam mewujudkan situasi yang lebih bebas dan terbuka di Samudera Pasifik.
Gagasan tersebut menawarkan konsep penertiban laut yang menitikberatkan kedaulatan hukum di wilayah maritim.
Di antara upaya mewujudkan penertiban laut adalah dengan mitigasi bencana, mengatasi kasus teror bajak laut dan menindak operasi ilegal penangkapan ikan.
Baca juga: Kanada miliki visi yang sama dengan ASEAN terhadap Indo-Pasifik
Oleh karena itu, dalam upaya mewujudkan ketertiban di wilayah maritim di sekitar Samudera Pasifik, Jepang perlu meningkatkan kerja sama dengan ASEAN.
Kaneko menyebut tiga pilar yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan kedaulatan hukum di wilayah maritim.
Ketiga pilar itu adalah membangun konektabilitas di sekitar wilayah ASEAN, mengembangkan sarana dan prasarana untuk angkatan laut yang berkualitas, dan memperkuat kapasitas kemampuan penegakan hukum di laut.
Upaya Jepang dalam meningkatkan kerja sama dengan ASEAN itu ditegaskan oleh Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dalam pertemuannya dengan AS pada Januari tahun ini.
"Ia menyebutkan bahwa ASEAN merupakan mitra paling penting bagi Jepang untuk mewujudkan penertiban keamanan di sekitar Samudera Hindia dan Samudera Pasifik," katanya.
"Untuk itu, Jepang perlu menjalin kerja sama mutlak dengan negara-negara ASEAN," sambung dia.
Baca juga: AS tegaskan lagi dukungan bagi kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN
Pewarta: Katriana
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2023
