"Perlu menguatkan ketahanan desa secara sosial, budaya, politik, ekonomi, terutama ideologi agar ketahanan negara juga semakin kuat," katanya dalam keterangan tertulis yang di Jakarta, Senin.
Jika ketahanan desa-desa melemah, lanjutnya, maka ideologi asing dikhawatirkan mudah masuk lalu melakukan penetrasi ideologis yang membahayakan negara.
Dia menjelaskan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jelas mengamanatkan bahwa kebijakan pembangunan di desa harus bersandar pada nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal.
"Semua hal positif yang berkembang di desa-desa, itulah kearifan lokal yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang harus diperkuat," tegasnya.
Baca juga: Waka MPR: Kebebasan pers harus disertai tanggung jawab sosial
Basarah mengatakan hal itu dalam forum Penyelenggaraan Kampung Wawasan Kebangsaan Angkat I di Provinsi Banten.
Dia mencontohkan salah satu kearifan lokal adalah terbangunnya suasana guyub penuh persaudaraan di antara penduduk desa berdasarkan adat istiadat, kepercayaan, serta agama yang dianut di desa tersebut.
Basarah merasa bangga karena indeks kerukunan umat beragama di Banten terus naik secara positif selama lima tahun terakhir, mulai dari 60,7 pada 2017 menjadi 65,9 pada 2018, lalu puncaknya naik menjadi 69,6 pada 2021.
Dia mengaku gembira Banten mendorong terbentuknya kampung-kampung wawasan kebangsaan di banyak tempat.
Baca juga: Jaksa Agung instruksikan jajaran kawal penggunaan dana desa
Pewarta: Fauzi
Editor: Fransiska Ninditya
COPYRIGHT © ANTARA 2023
