"Sistem full cycle subsidi tepat bisa dijadikan pilot project dalam menyalurkan LPG bersubsidi," kata Anggota DPR RI Komisi VII Bambang Pati Jaya, di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan Komisi VII DPR RI selama ini mendapatkan fakta bahwa proses memperoleh data penerima LPG bersubsidi ini tidak sama dengan cara penyalurannya.
Untuk mendapatkan data penerima LPG bersubsidi ini diperoleh dari RT/RW, DTKS kemudian dihimpun di kabupaten/kota dan dilaporkan ke provinsi selanjutnya provinsi melaporkan ke Dirjen Migas. Kemudian Pertamina ditunjuk sebagai lembaga penyalur LPG bersubsidi ini.
"Ketika menyalurkan LPG bersubsidi ini, data yang dihimpun dari RT/RW ini tidak digunakan atau berbeda lagi salurannya dan inilah yang menjadi masalah diurai satu per satu agar penyaluran LPG bersubsidi ini tepat sasaran," katanya lagi.
Ia mendukung Pertamina untuk juga mengujicobakan sistem full cycle subsidi tepat untuk LPG bersubsidi ini, agar tidak terjadi kebocoran-kebocoran penyaluran subsidi ini.
"Kami dari Komisi VII menyampaikan selamat dan mengapresiasi kepada Pertamina yang telah menguji coba sistem full cycle subsidi tepat dalam menyalurkan BBM bersubsidi dan diharapkan sistem ini juga diberlakukan untuk LPG bersubsidi," katanya pula.
Dia berharap dengan memanfaatkan teknologi digital ini dapat meningkatkan pengawasan dan memastikan bahan bakar bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak ada lagi kebocoran-kebocoran dalam penyaluran subsidi ini.
"Kami sangat mendukung Pertamina memanfaatkan teknologi digital sistem Quick Response (QR) Code dalam menyalurkan BBM dan LPG bersubsidi ini, agar tidak ada lagi kebocoran-kebocoran yang merugikan masyarakat dan negara," kata dia.
Baca juga: Sri Mulyani: 68 persen konsumsi LPG 3 kg dinikmati orang mampu
Baca juga: Pertamina siagakan satgas jalur strategis Aceh saat libur akhir tahun
Pewarta: Aprionis
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2023
