Foto surat itu menyebut nama calon jemaah haji, lengkap dengan alamat dan nomor paspor, mendapatkan kesempatan untuk percepatan pelaksanaan haji pada 2023.
Namun, calon jemaah haji diwajibkan melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp25 juta dari jumlah Bipih tahun 1444 H/2023 M yang dibulatkan menjadi Rp.50.000.000.
Calon jemaah haji juga dijanjikan akan berangkat dengan kelompok terbang (kloter) khusus melalui Embarkasi 10 Jakarta pada 20 Juni 2023.
Namun, benarkah Kementerian Agama mengeluarkan surat percepatan pelaksanaan haji 2023 sebagaimana munucl pada pesan berantai di WhatsApp?
Merujuk situs resmi Kementerian Agama, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief membantah kementeriannya mengeluarkan surat tentang percepatan pelaksanaan Ibadah Haji 2023 untuk calon jemaah yang beredar di WhatsApp.
“Itu jelas hoaks!,” kata Hilman Latief.
Di Kementerian Agama, lanjut Hilman, tidak terdapat panitia percepatan pelaksanaan haji. Hilman menyebut proses penyelenggaraan ibadah haji berjalan sesuai dengan tahapan sebagaimana regulasi yang ada.
“Saat ini belum masuk tahap pelunasan. Kami masih menunggu penerbitan keppres tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji,” katanya.
Hilman mengimbau masyarakat agar berhati-hati jika menerima informasi tentang haji.
Masyarakat diminta memverifikasi dan menanyakan informasi terkait penyelenggaraan haji melalui jajaran Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah di kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau melalui seluruh kanal informasi resmi Kementerian Agama.
Klaim: Kemenag keluarkan surat percepatan pelaksanaan haji 2023
Rating: Hoaks
Cek fakta: Hoaks! Kemenag undur Idul Fitri 1443 H
Cek fakta: Misinformasi! Penetapan logo halal diambil Kemenag
Baca juga: Imigrasi cabut syarat rekomendasi Kemenag terkait urus paspor umrah
Pewarta: Tim JACX
Editor: Imam Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2023
