"Untuk mengatasi stunting perlu dukungan khusus, termasuk pemerintah desa. Kami sudah instruksikan APBDes itu boleh untuk belanja susu atau makanan tambahan guna mengatasi problem itu," kata Abdul Halim Muslih di Bantul, Jumat.
Baca juga: BKKBN gelontor Rp32,9 miliar untuk penanggulangan stunting di DIY
Menurut dia, kelompok keluarga miskin agar dibantu pemerintah desa dengan APBDes maupun dana yang diberikan lewat desa, misalnya Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis Pedukuhan (P2MP).
"Kalau program P2MP saja yang dianggarkan totalnya Rp46,5 miliar, dengan tiap pedukuhan Rp50 juta, meskipun tidak semua untuk stunting, karena untuk penanganan sampah juga. Namun, untuk mengatasi stunting lewat posyandu itu kira-kira anggarannya sepertiganya," kata dia.
Baca juga: BKKBN DIY lakukan intervensi gizi cegah stunting saat pandemi
Menurut dia, berbagai langkah dan sinergi bersama pemerintah daerah dan desa/kelurahan tersebut merupakan komitmen dan upaya untuk bisa menurunkan stunting, bahkan angka stunting di Bantul turun 4,2 persen dari 19,1 persen pada 2021 menjadi 14,9 persen pada 2022.
"Penurunan angka stunting di Bantul itu paling signifikan se-DIY, dan Bantul menjadi tujuan studi tiru dari beberapa daerah seperti Kabupaten Aceh Tenggara. Selain itu, Tim Penggerak PKK dan beberapa OPD juga melakukan studi tiru di Bantul," katanya.
Baca juga: Dinkes Yogyakarta edukasi remaja putri gizi seimbang cegah stunting
Bupati juga mengatakan, jika ada bayi dalam kondisi stunting harus mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus dari petugas kesehatan.
"Pada kondisi bayi stunting, kami meminta posyandu untuk segera melapor ke puskesmas, nanti akan ada penanganan khusus," katanya.
Pewarta: Hery Sidik
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2023
