Para demonstran menganggap RUU tersebut meniru undang-undang sejenis di Rusia yang bisa menghalangi Georgia bergabung dengan Uni Eropa, terutama setelah beberapa pejabat Uni Eropa mengkritik RUU itu.
Tahun lalu, Georgia adalah salah satu negara yang ditolak Uni Eropa untuk mendapatkan status negara calon anggota, selain Moldova dan Ukraina, dengan alasan ketiga negara itu lamban mereformasi politik dan sistem peradilan mereka.
Partai Georgian Dream menyatakan keputusan menarik RUU itu adalah untuk meredakan konfrontasi dengan masyarakat. Namun, partai tersebut juga mengecam kubu oposisi yang menyebarkan "kebohongan" terkait RUU tersebut.
RUU tersebut mewajibkan organisasi Georgia yang menerima lebih dari 20 persen dana dari luar negeri agar mendaftar sebagai “agen asing” karena kalau tidak, akan didenda.
Georgian Dream sendiri menyebut RUU tersebut diperlukan untuk membuka kedok mereka yang mengkritik Gereja Ortodoks Georgia yang merupakan salah satu lembaga terkuat di negara itu.
Baca juga: Polisi Georgia bentrok dengan demonstran penolak RUU "agen asing"
Delegasi Uni Eropa untuk Georgia menyambut langkah pemerintah Georgia itu dengan menyeru semua pemimpin politik Georgia memulai kembali reformasi pro Uni Eropa melalui cara inklusif dan konstruktif.
Sementara itu, pada sebuah konferensi pers partai-partai oposisi setelah pembatalan RUU tersebut, perwakilan dari partai Droa yang berhaluan tengah, Giga Lemonjala, menegaskan protes akan berlanjut sampai pemerintah mengeluarkan kecaman resmi terhadap RUU itu dan membebaskan semua demonstran yang ditahan.
Setelah Parlemen Georgia menyetujui RUU tersebut pada Selasa (7/3), puluhan ribu pengunjuk rasa melancarkan protes di depan gedung parlemen pada hari yang sama dan keesokan harinya.
Bentrok antara demonstran dan polisi dalam unjuk rasa ini menyebabkan kerusakan ringan pada gedung parlemen dan sebuah mobil polisi yang digulingkan demonstran. Sekitar 77 orang ditahan dalam protes Selasa.
Penentang RUU tersebut, termasuk Presiden Salome Zourabichvili yang berjanji akan memveto RUU apabila diloloskan parlemen, menyatakan RUU tersebut meniru UU sejenis di Rusia yang digunakan untuk meredam kritik terhadap pemerintah.
Pemerintah Georgia menyatakan RUU tersebut justru meniru UU agen asing Amerika Serikat yang disahkan pada 1930-an.
Oposisi Georgia sejak lama mengkritik kedekatan artai Georgian Dream dengan Rusia, padahal Rusia adalah pendukung kaum separatis Abkhazia dan Ossetia Selatan.
Baca juga: Georgia ceraikan Suriah karena akui separatis pro Rusia
Sumber: Reuters
Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2023
