Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta mengkaji keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) demi meringankan beban pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.
"Akan jauh lebih efektif kerja sama antara Pemprov DKI dengan BUMD. Kalau hanya penugasan, maka Pemprov DKI perlu memberikan penyertaan modal," ujar anggota Bapemperda DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Penegasan tersebut karena saat ini revisi Perda Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas sedang membahas secara maraton pasal per pasal.
Ia juga meyakini apabila Pemprov DKI melakukan kerja sama dengan BUMD, maka pembuatan SJUT bisa lebih optimal dibandingkan hanya pemberian penugasan.
Baca juga: Akademisi: Aturan sewa SJUT berpotensi bebani masyarakat
"Contoh penugasan yang saat ini diberikan ke Sarana Jaya, sampai hari ini belum dikerjakan, artinya tidak ada kepastian. Tapi kalau itu kerja sama maka akan lebih efektif," kata Gembong menambahkan.
Meski demikian, anggota Bapemperda Andyka mengimbau agar mekanisme pembuatan SJUT yang melibatkan BUMD ataupun pihak ketiga dikaji kembali, sehingga tidak ada masalah di kemudian hari.
"Dicek aturannya, BUMD punya kekayaan yang dipisahkan. Coba dikaji lagi. Masih banyak yang harus dijelaskan secara komprehensif. Jangan sampai menyulitkan diri sendiri dan jangan ada regulasi yang ditabrak," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho menjelaskan anggaran yang diperlukan untuk membuat SJUT cukup besar, sehingga BUMD diharapkan mampu membantu menyukseskan penataan kota ini.
Baca juga: Akademisi: Revisi Perda SJUT bertentangan dengan UU Cipta Kerja
"SJUT itu investasinya mahal, pekerjaan kita juga ada prioritas memperbaiki jalan, mengatasi kemacetan, banjir maupun untuk mendorong supaya ekonomi bangkit kembali. Kalau SJUT pemerintah yang akan bangun, butuh berapa triliun? Sehingga pemerintah belum mampu. Jadi opsi kita penugasan di BUMD, kerja sama Pemda dengan badan usaha," katanya.
"Akan jauh lebih efektif kerja sama antara Pemprov DKI dengan BUMD. Kalau hanya penugasan, maka Pemprov DKI perlu memberikan penyertaan modal," ujar anggota Bapemperda DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Penegasan tersebut karena saat ini revisi Perda Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas sedang membahas secara maraton pasal per pasal.
Ia juga meyakini apabila Pemprov DKI melakukan kerja sama dengan BUMD, maka pembuatan SJUT bisa lebih optimal dibandingkan hanya pemberian penugasan.
Baca juga: Akademisi: Aturan sewa SJUT berpotensi bebani masyarakat
"Contoh penugasan yang saat ini diberikan ke Sarana Jaya, sampai hari ini belum dikerjakan, artinya tidak ada kepastian. Tapi kalau itu kerja sama maka akan lebih efektif," kata Gembong menambahkan.
Meski demikian, anggota Bapemperda Andyka mengimbau agar mekanisme pembuatan SJUT yang melibatkan BUMD ataupun pihak ketiga dikaji kembali, sehingga tidak ada masalah di kemudian hari.
"Dicek aturannya, BUMD punya kekayaan yang dipisahkan. Coba dikaji lagi. Masih banyak yang harus dijelaskan secara komprehensif. Jangan sampai menyulitkan diri sendiri dan jangan ada regulasi yang ditabrak," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho menjelaskan anggaran yang diperlukan untuk membuat SJUT cukup besar, sehingga BUMD diharapkan mampu membantu menyukseskan penataan kota ini.
Baca juga: Akademisi: Revisi Perda SJUT bertentangan dengan UU Cipta Kerja
"SJUT itu investasinya mahal, pekerjaan kita juga ada prioritas memperbaiki jalan, mengatasi kemacetan, banjir maupun untuk mendorong supaya ekonomi bangkit kembali. Kalau SJUT pemerintah yang akan bangun, butuh berapa triliun? Sehingga pemerintah belum mampu. Jadi opsi kita penugasan di BUMD, kerja sama Pemda dengan badan usaha," katanya.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2023
