Pemprov Sumbar dukung pembangunan ekosistem kendaraan listrik

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendukung transisi energi menuju net zero emission, salah satunya dengan pembangunan ekosistem kendaraan listrik sesuai arahan khusus Presiden Joko Widodo.
 

"Sumatera Barat perlahan mulai melakukan persiapan dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik sesuai arahan presiden tentang pengembangan ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Indonesia," kata Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy di Padang, Kamis, saat membuka Seminar Nasional Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Sumbar.
 

Menurut dia, saat ini sudah terdapat tiga Stasiun Pengisian kendaraan Listrik Umum (SPKLU) atau charging station, yang berada di Padang, Payakumbuh dan Kota Solok. Jumlah ini juga akan terus bertambah di beberapa kota lainnya.
 

"Ekosistem itu kan bukan hanya mobil, tapi juga sarana dan prasarana pendukungnya, seperti charging station dan lain lain. Ekosistem ini memang baru saja terbentuk, tapi ini masa depan, jadi pelan-pelan kita support untuk melengkapi ekosistemnya," katanya.
 

Ia menjelaskan pengembangan ekosistem kendaraan listrik merupakan bagian dari target pemerintah untuk optimalisasi penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT).

Ia menyebut saat ini Sumbar termasuk salah satu provinsi dengan penggunaan EBT tertinggi dengan capaian 28,19 persen, lebih tinggi dari rata-rata penggunaan EBT nasional sebesar 14 persen.
 

"Secara nasional ditargetkan 23 persen pada 2025. Sumatera Barat sudah mencapai target. Jadi pembangkit energinya itu dari matahari, air, dan bio thermal," ujarnya.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumbar Eric Rossi Priyo Nugroho mengatakan kecukupan daya untuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik si daerah itu tidak perlu dikhawatirkan karena saat ini beban puncak daya di Sumbar berkisar 600 MW dengan kapasitas supply dari pembangkit sebesar 720 MW.
 

Ditinjau dari segi green energy, kurang lebih 400 MW atau lebih dari 50 persen daya dihasilkan juga berasal dari pembangkit EBT sehingga menurut dia, Sumatera Barat siap menjadi kontributor utama net zero emission di Indonesia.
 

Sementara itu, Ketua MKI Evy Haryadi mengatakan pihaknya aktif memberikan masukan pada Pemerintah, DPR, maupun DPD dalam pembentukan regulasi berkaitan dengan net zero emission maupun ekosistem kendaraan listrik.
 

Di antaranya  mengenai standardisasi baterai EV untuk kendaraan roda dua maupun roda empat, percepatan pengembangan infrastruktur pendukung EV, serta digitalisasi sistem kelistrikan transmisi dan distribusi retail.
 

Evy juga mengapresiasi prakarsa MKI Sumbar untuk menyelenggarakan seminar nasional yang mengangkat tema "Strategi Mewujudkan Ekosistem Kendaraan Listrik: Komitmen Indonesia Mencapai Net Zero Emission".

Menurut dia, ini menunjukkan komitmen kuat MKI Sumbar dalam mewujudkan Net Zero Emission di Indonesia.
 

"Ini menunjukkan komitmen dan pemikiran visioner MKI Sumbar dalam membangun ekosistem kendaraan listrik di Sumatera Barat," ujar Evy yang juga menjabat sebagai Director of Transmission and System Planning itu.
 

Seminar nasional ini menghadirkan pembicara dari Kementerian ESDM, Kadin Indonesia, Ketua Umum MKI Pusat Evy Haryadi, Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Perkumpulan Pemangku Kepentingan Penunjang Jasa Ketenagalistrikan (PPKPJK) dan peneliti dari Universitas Andalas dan MKI.

Baca juga: Menperin sebut seluruh insentif kendaraan listrik rilis 20 Maret 2023

Baca juga: Insentif motor listrik bisa memitigasi 1,23 juta ton CO2 per tahun

Baca juga: Ada insentif, Gaikindo: Target 1 juta mobil listrik 2035 menantang