"Pemetaan kerentanan dan risiko bencana di masing-masing daerah yang rawan bencana menjadi hal yang sangat penting," kata Indra Permanajati dihubungi dari Jakarta, Minggu.
Koordinator Bidang Bencana Geologi Pusat Mitigasi Unsoed tersebut menjelaskan pemetaan diperlukan untuk mengidentifikasi tingkat risiko atau parameter kerentanan bencana pada suatu wilayah.
Baca juga: Kapolri instruksi jajaran siapkan manajemen risiko bencana
"Dengan demikian berbagai upaya pengurangan risiko bencana atau mitigasi akan dapat dipersiapkan dengan baik dan tepat sasaran sesuai kondisi masing-masing wilayah," katanya.
Untuk itu, kata dia, pemerintah daerah perlu mempersiapkan pemetaan risiko bencana secara menyeluruh, hingga tingkat kecamatan atau bahkan tingkat desa.
"Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas berdasarkan pemetaan tersebut, wilayah mana saja yang rawan bencana, misalkan rawan bencana longsor, rawan bencana banjir dan lain sebagainya," katanya.
Baca juga: Jokowi minta Pemda masukkan risiko bencana ke rencana pembangunan
Indra menambahkan, kebijakan pemerintah untuk menjadikan mitigasi sebagai prioritas utama dengan tetap memperkuat kesiapan penanganan darurat bencana, menjadi hal yang sangat tepat.
"Pemerintah dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana 2023 telah menegaskan mengenai pentingnya penguatan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana, hal tersebut menjadi langkah yang sangat tepat," katanya.
Baca juga: Perencanaan mitigasi perlu data terukur, kurangi risiko bencana
Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pihaknya bersama seluruh kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah akan segera melakukan identifikasi daerah yang rawan bencana secara komprehensif.
Dia berharap nantinya akan ada data kebencanaan yang terpusat yang terkoordinasi dengan Kemenko PMK dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Setiap daerah akan punya data terpusat dan terkoordinasi dengan BNPB serta Kemenko PMK, sehingga sinkronisasi kebijakan dapat diperkuat dan disesuaikan kebutuhannya di setiap daerah," katanya.
Pewarta: Wuryanti Puspitasari
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA 2023
