“Kita harapkan ada pembatasan (penjualan) di media sosial karena banyak penawaran untuk ikut serta dalam retail,” ujar Deputi Bidang UKM Kemenkop dan UKM Hanung Harimba Rachman dalam diskusi media di Jakarta, Senin.
Hanung menuturkan thrifting atau yang lebih banyak diartikan sebagai kegiatan jual beli pakaian bekas, kini semakin marak, terutama pakaian bekas impor. Tak hanya dijual di sentra pakaian bekas seperti Pasar Senen, Jakarta dan Pasar Gedebage, Jawa Barat, namun merambah media sosial hingga e-commerce.
Kemenkop UKM mengaku kesulitan melacak penjualan di media sosial karena tidak ada platform dan data yang jelas seperti penjual di e-commerce.
Ia menjelaskan impor pakaian bekas merupakan tindakan ilegal sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.
Pada Pasal 2 Ayat 3 tertulis pakaian bekas dilarang untuk diimpor karena sejumlah alasan, mulai dari masalah kesehatan hingga lingkungan.
“Kemudian merugikan produsen UKM karena barang tadi branded dijual bekas dan murah. Masyarakat kita ini masih banyak yg suka brand dan sensitif dengan harga, jadi ini mengganggu UMKM kita yang produsen produk yang lebih sehat,” ucap Hanung.
Kendati thrifting pakaian impor yang sejatinya merupakan sampah tersebut mengganggu industri dalam negeri, lanjutnya, terdapat sejumlah tantangan dalam penegakan hukum. Pertama, wilayah Indonesia yang luas yang menyebabkan aparat penegak hukum dan stakeholder terkait kesulitan memberantas impor ilegal tersebut.
“Kemudian tantangan lain adalah kesadaran dari konsumen dan penjual kita. Banyak yang menganggap bahwa produk ini produk yang tidak dilarang diimpor dan juga masyarakat kita masih belum banyak yg mendukung kebijakan. Namun ada beberapa juga yang sudah tahu, ini berdasarkan Investor Daily tahun 2023 bahwa pedagang pakaian bekas di (Pasar) Senen mereka mengetahui dan mereka beli dari pihak ketiga,” jelas dia.
Hal lain yang menyebabkan penanganan pakaian bekas impor tak kunjung usai adalah alokasi dana yang terbatas untuk memusnahkan tumpukan barang tersebut.
Oleh karenanya Kemenkop UKM mengusulkan agar penjualan pakaian impor bekas di media sosial juga turut dibatasi, selain tentunya mengusut importir di sentra pakaian bekas.
“Selain itu, literasi, sosialisasi produk dan intensifkan gerakan bangga buatan produk Indonesia,” kata Hanung.
Baca juga: API: IKM paling terdampak impor pakaian bekas
Baca juga: Rachmat Gobel: Impor baju bekas ancaman bagi industri garmen
Baca juga: RI dapat hibah 5,5 juta dolar dari Korea tingkatkan kapasitas UKM
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2023
