Jakarta (ANTARA News) - Pemadaman listrik yang terjadi kemarin (23/5) di sejumlah wilayah di Jawa dan Bali, terutama di Jakarta, menyebabkan biaya operasional pusat perbelanjaan (mal) meningkat hampir 90 persen.
"Kalau listrik mati, biasanya teman-teman langsung konversi ke genset," ujar Sekjen Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Sutoto Soerjadi, di Jakarta, Rabu, menanggapi soal kerugian akibat pemadaman listrik di sejumlah wilayah Jawa-Bali.
Akibat konversi tersebut, kata dia, biaya operasional mal meningkatkan yang menimbulkan kerugian yang cukup besar tergantung pada besarnya mall dan lamanya listrik padam.
Menurut dia, ada sejumlah mall besar yang memiliki genset dengan kapasitas yang besar pula, rata-rata mencapai 1,5MW, untuk mempertahankan listrik tetap menyala di pusat perbelanjaan.
"Ini tidak `fair` (adil) bagi kami yang terkena dampak pemadaman, karena berarti PLN tidak punya rencana darurat menghadapi gangguan produksi listriknya, sehingga konsumen termasuk pengusaha harus terkena dampaknya," katanya.
Namun, sejauh ini, ia mengaku belum menghitung berapa kerugian yang diderita kalangan pengelola mall akibat listrik padam.
Menurut Pengelola Mall Cinere, Lanny Darmawan, meskipun kemarin mall yang dikelolanya kemarin tidak terkena pemadaman bergilir, namun kata dia, biasanya kenaikan biaya listrik cukup tinggi akibat listrik padam.
"Kalau dengan genset kita harus biaya listrik bisa mencapai sekitar Rp1.087 per kwh, sedangkan dengan PLN hanya sekitar Rp600 per khw," ujar Lanny. Dengan demikian kenaikan biaya operasi mall bisa naik sekitar 90 persen.
Lanny mengatakan penggunaan genset terpaksa harus dilakukan pengelola mall pada saat listrik padam dari PLN, karena listrik harus tetap menyala agar pengunjung tetap merasa nyaman.
Ia meminta pemerintah segera melakukan perbaikan kinerja PLN agar masalah krisis pasokan listrik tidak terjadi, sehingga merugikan daya saing pengusaha di dalam negeri.
Lanny juga mengatakan sudah saatnya PLN tidak membebankan seluruh biaya listrik ke kalangan pengusaha saja, tapi kenaikan tarif juga harus dilakukan di kalangan rumah tangga.
"PLN harus menjelaskan pula ke masyarakat secara transparan dan terbuka, bahwa tarif listrik harus naik, jangan hanya dibebankan ke pengusaha," katanya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2006
