“Melalui program ini, para pelajar akan diberikan bekal pengetahuan mengenai nilai-nilai hukum dan ketertiban, serta konsekuensi sanksi hukum yang diterima apabila melakukan perbuatan melanggar hukum,” ucap Widodo dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.
Di samping pembinaan hukum, tutur Widodo melanjutkan, pelajar juga akan diberikan muatan nilai-nilai Pancasila yang mengajarkan kerukunan dan kedamaian dalam keberagaman.
Widodo mengungkapkan program “BPHN Mengasuh” berangkat dari keprihatinan atas kasus kenakalan remaja yang mengarah pada pemidanaan.
Adapun sejumlah tindak kriminal yang sering terjadi di antara remaja adalah tawuran, penganiayaan, perundungan, dan peredaran narkoba yang melibatkan pelajar.
Baca juga: BPHN dorong penegakan hukum terkait perobohan Rumah Singgah Soekarno
Bagi Widodo, harus dilakukan tindakan preventif dan persuasif, di samping langkah represif yang sudah dilakukan aparat penegak hukum. Apabila siswa-siswa tersebut diberikan pemahaman yang baik mengenai hukum, menurut Widodo, maka tindakan kriminal tersebut dapat dicegah.
“BPHN menyadari bahwa dalam menyelesaikan permasalahan ini, membutuhkan kerja sama dari semua pihak,” kata Widodo.
Widodo mengatakan BPHN juga akan mengerahkan tenaga pejabat fungsional Penyuluh Hukum untuk bersinergi dengan advokat dan paralegal dari pemberi bantuan hukum (PBH) dalam memberikan pembekalan pengetahuan hukum ke sekolah-sekolah.
Bagi Widodo, sinergi antara pejabat fungsional penyuluh hukum, paralegal, dan advokat akan memberikan dampak lebih.
"Terutama apabila program ini dijalankan secara masif dan didukung oleh stakeholder (pemangku kepentingan) lainnya," ucap Widodo.
Kasus kriminal yang melibatkan anak dari penyanyi dangdut Lilis Karlina berinisial RD yang ditangkap, karena mengedarkan narkoba menjadi sorotan. Barang bukti yang disita dari RD adalah 925 butir obat Hexymer, 740 butir obat Tramadol, dan 200 butir obat Trihexyphenidyl.
“Kasus seperti ini mengingatkan kita kembali pentingnya pembinaan hukum kepada para siswa di sekolah,” ujarnya.
Baca juga: Kemenkumham: Perlu pembekalan hukum bagi anak sejak masuk pendidikan
Baca juga: BPHN respons kasus dugaan kekerasan seksual libatkan 17 anak di Jambi
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Indra Gultom
COPYRIGHT © ANTARA 2023
