Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berencana membentuk unit kerja yang bertugas membantu pelaksanaan reformasi ekonomi seperti di bidang administrasi, BUMN dan UKM.
"Presiden berencana untuk membentuk unit kerja yang melekat pada presiden dan bertugas membantu pelaksanaan reformasi ekonomi," kata Menko Perekonomian Boediono usai sidang kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat malam.
Menurut Boediono keputusan membentuk unit kerja di bidang tersebut akan dituangkan dalam surat Keputusan Presiden dalam waktu dekat.
Ditambahkannya, unit itu akan diketuai oleh pejabat di luar struktur kabinet yang terdiri dari kalangan prefesional yang saat ini namanya tengah dibahas.
Ketika ditanya apakah unit tersebut tidak akan menambah jalur birokrasi di bidang ekonomi, Boediono mengatakan, presiden membutuhkan unit yang lebih menjangkau perkembangan kemajuan reformasi ekonomi di berbagai bidang.
"Para menteri ekonomi akan tetap melakukan kewajibannya dalam bidang masing-masing. Para menteri tetap bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan," ujarnya.
Dengan unit ini, katanya, Presiden ingin mempunyai alat yang lebih membumi dan dapat memantau perkembangan reformasi ekonomi secara langsung di masyarakat.
"Presiden ingin mengetahui apa yang dirasakan oleh dunia usaha dan apakah perbaikan iklim investasi sampai ke masyarakat atau tidak," katanya.
Ia mencontohkan unit tersebut seperti BRR di Aceh yang bertugas memperlancar kerja-kerja tim ekonomi kabinet. Unit tersebut akan mendapat perintah langsung dari presiden dan tetap berkoordinasi dengan para menteri terkait.(*)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2006
