Sharif menuturkan, KKP terus berupaya membangun suatu strategi komunikasi informasi penyuluhan perikanan yang efektif dan efisien. Pasalnya, sebagian besar jumlah sasaran pengguna dan pemanfaat informasi penyuluhan kelautan dan perikanan tersebar di seluruh provinsi industrialisasi, termasuk di kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil sebanyak 17 ribu pulau. Beranjak dari hal tersebut, KKP bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menyiagakan Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK) dan Pusat Layanan Internet Kecamatan ( PLIK ) termasuk penyuluh perikanan untuk mencerdaskan masyarakat perikanan yang haus akan informasi. Pendistribusian informasi sektor kelautan dan perikanan diharapkan sampai kepada pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang meliputi masyarakat nelayan yang berjumlah 2.620.277 orang dan pembudidaya ikan yang berjumlah 3.351.448 orang. Pada saat ini, pelaku utama perikanan tersebut yang bergabung dalam kelompok perikanan sejumlah 23.071 kelompok yang tersebar di 384 kab/kota Kab/Kota.
KKP berkomitmen untuk terus mengembangkan strategi komunikasi dan informasi penyuluhan dan perikanan untuk meningkatkan aksesibilitas informasi dan industrialisasi kelautan dan perikanan. Aksesibilitas meliputi empat saluran. Pertama, media tatap muka ( temu wicara, lomba kelompencapir GEMPITA, demonstrasi / percontohan aplikasi teknologi kelautan dan perikanan ). Kedua, media informasi terdengar ( siaran radio penyuluhan industrialisasi perikanan dan siaran radio melalui RRI ). Ketiga, media informasi tertayang ( penyuluhan melalui penyebaran VCD, DVD, dan TVRI ) serta terakhir, melalui media teknologi informasi melaui Internet dan SMS ( SIMLUH KP, SMS GATEWAY, PLIK, dan M-LIK). Di dalam kegiatan tersebut dilakukan penyerahan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK), Mobile PLIK ( M-PLIK), dan Media Center dari Menteri Komunikasi dan Informatika,Tifatul Sembiring kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo.
Selain penyerahan PLIK, M-PLIK, dan media center, KKP- Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama mengenai pengembangan informasi publik sektor kelautan dan perikanan dan pengembangan penyelenggaraan pos dan informatika sektor kelautan dan perikanan. Sejak 2010, KKP bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika menandatangani Kesepakatan Bersama antara Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13/MEN-KP/KB/XII/2010 dan Nomor 598/M/KOMINFO/MoU/12/2010 tentang Pengembangan Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Sektor Kelautan dan Perikanan, tertanggal 21 Desember 2010.
Selain itu, KKP akan mengoptimalkan peran serta penyuluhan perikanan sebagai konsultan, penasehat dan pendamping pelaku utama perikanan. Sebabnya, penyuluh perikanan merupakan indikator atas keberhasilan implementasi berbagai program pemberdayaan masyarakat. Untuk mensosialisasikan strategi komunikasi berbagai program pemberdayaan, KKP akan menyiagakan sebanyak 8 ribu tenaga penyuluh yang tersebar di seluruh Indonesia . Sementara pada 2013, kuantitas tenaga penyuluh akan ditingkatkan menjadi 10ribu orang. Para penyuluh tersebut terdiri dari penyuluh perikanan PNS, Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak ( PPTK ), dan penyuluh perikanan swadaya. " Penyuluh perikanan merupakan salah satu pilar pembangunan Sumber Daya Manusia ( SDM) kelautan dan perikanan sebagai langkah percepatan pembangunan industrialisasi kelautan dan perikanan," jelasnya. Penyuluh perikanan memegang peran penting dalam rangka rekayasa teknik dan sosial sekaligus menyadarkan para pelaku utama dan pelaku usaha mengenai filosofi pentingnya investasi yang mengedepankan kelestarian alam.
Seiring dengan itu, KKP bertekad untuk melakukan pendekatan konsep Blue Economy di dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Konsepsi ini merupakan strategi untuk menjawab tantangan perlunya suatu model percepatan pembangunan ekonomi pemanfaatan sumber daya alam yang menghasil kan produk dan nilai tambah lebih besar, namun di sisi lain selaras mengikuti pola efisiensi alam, memanfaatkan limbah sebagai input turunan proses produksi berikutnya, dengan turut mengikutsertakan peran serta masyarakat. Di dalam pelaksanaannya , KKP akan mengedepankan identifikasi peluang ekonomi yang dapat digali dari setiap sektor tersebut dengan mendorong investasi yang berbasis inovasi teknologi, serta didukung dengan kebijakan publik yang sesuai untuk penumbuhan iklim investasi yang kompetitif. Pada tahap awal, penerapan blue economy diarahkan pada pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan beberapa model pengembangan antara lain , kawasan yang integratif, gugus pulau-pulau kecil, kawasan teluk, serta kawasan konservasi. Sebagai rintisan, beberapa contoh kawasan diusulkan yaitu, kawasan industri kelautan dan perikanan terpadu Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Anambas dan Kepulauan Banggai, kawasan Teluk Tomini serta kawasan konservasi perairan Wakatobi.
Gelar Komunikasi dan Informasi Penyuluhan Perikanan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan, bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mensosialisasikan strategi komunikasi penyuluh kelautan dan perikanan. Sebagai informasi, rangkaian acara lainnya pada kegiatan tersebut, antara lain Kongres Ikatan Penyuluh Perikanan Indonesia ( IPKANI ), Final Lomba Kelompencapir Gempita, Tayangan Strategi Komunikasi Berbagai Media: tercetak, tertayang dan terdengar, dan Temu Wicara Menteri KP dan Menteri Kominfo.
Untuk keterangan lebih lanjut silakan menghubungi Indra Sakti, SE, MM, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi,Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP.0818159705)
Pewarta: Masnang
Editor: PR Wire
COPYRIGHT © ANTARA 2012
