Yogyakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta semua pihak tidak mempolitisir upaya penanganan bencana hanya karena pemerintah tidak mengumumkan musibah gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah sebagai bencana nasional.
"Jangan diganggu upaya pemerintah pusat dan daerah membantu mereka yang luka-luka, daripada harus mengatakan statusnya apa. Saya tidak ingin ini menjadi isu politik. Ini masalah kemanusiaan," kata Presiden Yudhoyono di Gedung Agung Yogyakarta, Senin malam.
Ia menjelaskan hal tersebut untuk menjawab pertanyaan pers tentang komentar sejumlah pihak yang mempertanyakan mengapa pemerintah tidak menetapkan musibah gempa berkekuatan 5,9 Skala Richter (SR) pada Sabtu (27/5) di kawasan Yogyakarta dan Jawa Tengah selatan itu sebagai musibah nasional, meski jumlah korban telah mencapai ribuan orang.
Presiden menegaskan, hendaknya upaya penanganan bencana jangan dilihat melalui statusnya, tetapi dari upaya penanganan yang dilakukan, sebab sejak hari pertama terjadi bencana, semua sistem telah bekerja, baik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi hingga Pemerintah Pusat.
"
Resources juga sudah kita alokasikan. Anggaran kita lakukan," katanya.
Pemerintah Pusat dan Daerah, ujarnya, telah memfokuskan diri untuk menangani ribuan korban yang meninggal, luka-luka, serta memberikan perawatan dan bantuan yang lengkap dan utuh bagi mereka yang menjadi korban dalam gempa bumi tersebut.
"Itu yang terbaik menurut saya. Ini masalah kemanusiaan. Penanganan tanggap darurat, alokasi sumber ekonomi, bantuan sosial dan lain-lain. Itu yang kita lakukan," katanya.
Kepala Negara juga menetapkan periode tanggap darurat di Yogyakarta dan sekitarnya dari Mei hingga Agustus 2006, kemudian dilanjutkan periode rehabilitasi dan rekonstruksi sejak September 2006 hingga September 2007. (*)
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2006
