"Karena ini infrastruktur dan untuk DKI Jakarta, memang harus ada anggaran dari DKI, tidak dari BUMN saja. Kontribusi pemda sebaiknya lebih besar," kata Dahlan saat dijumpai di kantor Kememterian BUMN, Kamis malam.
Menurut Dahlan, konsorsium BUMN juga turut berpartisipasi dalam hal pendanaan. Oleh sebab itu, konsorsium berencana mencari fasilitas kredit dari bank BUMN. Konsorsium BUMN ini terdiri dari PT Adhi Karya Tbk, PT Len Industri Persero, PT Industri Telekomunikasi Indonesia Persero, PT Telkom Tbk, serta PT Jasa Marga Tbk.
Ia mencontohkan, keterlibatan Pemda DKI juga terlihat pada proyek pembangunan jalan layang non tol di kawasan Casablanca, Jakarta Selatan.
Untuk tahap pertama, monorel DKI Jakarta tersebut terbentang sepanjang 54,7 kilometer, sedangkan "mass rapid transit" (MRT) sekitar 12 km. Dahlan meyakini bahwa proyek monorel DKI Jakarta lebih menarik dibandingkan dengan "mass rapid transit" (MRT), terlebih menyangkut tarif.
"Monorel tarifnya memang sudah jauh lebih murah dari MRT. MRT tarifnya sampai dengan Rp35.000, sedangkan monorel Rp25.000-27.000. Tetapi memang masih ketinggian," tegasnya.
Oleh sebab itu, Pemda DKI serta konsorsium BUMN berencana melakukan pertemuan untuk mencari cara menekan tarif tersebut.
"Apakah Pemda DKI harus subsidi atau memberikan `sunk cost`," tuturnya.
(KR-SSB)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2012
