"Konsep moderasi beragama tersebut akan dituangkan dalam pembangunan masjid dan gereja yang bersebelahan di Kecamatan Tempeh," kata Bupati Lumajang dalam keterangan tertulis yang diterima di Lumajang, Rabu.
Masjid yang dimaksud merupakan Masjid Ghoiru Jami' artinya tidak digunakan untuk shalat Jumat dan keduanya baik pembangunan masjid maupun gereja akan menggunakan anggaran dari APBD Kabupaten Lumajang 2023.
Ia mengatakan pembangunan gereja di atas tanah milik pemerintah Kabupaten Lumajang itu sudah memperoleh izin sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Baca juga: Ritual Tawur Labuh Gentu di Lumajang jaga tradisi dan kerukunan agama
Baca juga: Bupati Lumajang instruksikan semprot tempat ibadah dengan disinfektan
"Saya ingin menyampaikan bahwa proses perizinannya sudah sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan aturan, sehingga pembangunan gereja tersebut merupakan salah satu solusi untuk permasalahan yang sebelumnya terjadi," tuturnya.
Menurut dia persoalan itu sudah dibahas bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Lumajang dan seluruh unsur Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta majelis kode etik FKUB yang langsung di pimpinnya.
Semua sudah menyampaikan pendapat, lanjut dia, tokoh agama dan para ulama, sehingga pembangunan gereja itu tetap dilanjutkan dan akan segera diproses dengan konsep pembangunannya moderasi beragama.
"Anggaran pembangunan kedua tempat ibadah itu dari APBD. InsyaAllah segera kami lakukan, semua baik masjid Ghoiru Jami' maupun gereja dari APBD tahun anggaran 2023," katanya.
Bupati yang biasa dipanggil Cak Thoriq itu mengatakan bahwa antara masjid dan gereja nantinya akan dibangun dalam satu lokasi, kemudian hanya dipisah oleh halaman kedua tempat ibadah tersebut.
"Masjid dan gereja itu akan dibangun di satu halaman yang sangat luas, di samping kanannya masjid dan samping kirinya gereja," ujarnya.
Baca juga: Kementerian Agama bangun madrasah di relokasi hunian penyintas Semeru
Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2023
